Ia mengatakan, penambahan Kodam yang mengikuti struktur administrasi pemerintahan hingga ke daerah akan membuat TNI semakin dekat dengan peran-peran sipil di daerah.
Wacana penambahan Kodam ini maka otomatis tidak hanya Kodam yang ditambah tapi struktur yang di bawahnya akan bertambah. Jadi wacana ini semakin tidak mematuhi amanat UU TNI,” tambahnya.
Ikhsan berpandangan, penempatan Kodam akan lebih efektif jika difokuskan di daerah perbatasan dan terluar guna memastikan pertahanan dan kedaulatan negara. Di samping itu, Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi TNI seharusnya memperkuat prajurit dan kelembagaan TNI ketimbang menambah Kodam atau memperluas peran sosial TNI. Langkah itu, katanya, bisa ditempuh antara lain dengan penguatan alutsista, penguatan kemampuan tempur prajurit, hingga peningkatan kesejahteraan prajurit.
