Setara Institute menilai rencana penambahan Komando Daerah Militer (Kodam) di 38 Provinsi tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI.
JAKARTA – Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute Ikhsan Yosarie mengatakan wacana penambahan Kodam oleh Kementerian Pertahanan menunjukkan minimnya visi dan desain modernisasi pertahanan dalam menjawab tantangan global. Ia mengatakan, rencana ini tidak relevan dengan penguatan pertahanan dalam menghadapi ancaman dari luar.
Menurutnya, penguatan tersebut seharusnya dilakukan dengan cara-cara modern seperti pemanfaatan teknologi pertahanan, bukan dengan mengulangi cara-cara konvensional.
“Jadi tidak lagi mundur ke belakang, Maksudnya dengan peran-peran sosial politik seperti pada era Orde Baru karena bagi kami 25 tahun reformasi terutama reformasi TNI juga harusnya mendorong TNI untuk fokus ke kekuatan pertahanan,” ujar Ikhsan Yosarie kepada VOA, Rabu (24/5).
Ikhsan menambahkan wacana penambahan Kodam dan revisi UU TNI yang bergulir disinyalir berupaya memperluas peran militer di ranah sipil. Ini terlihat dalam perluasan cakupan Operasi Militer Selain Perang dan jabatan sipil bagi prajurit aktif.
