Kemlu: Kami Belum Bisa Memastikan Tujuan Kerjasama Nuklir Myanmar-Rusia

Presiden Rusia Vladimir Putin berjabat tangan dengan Perdana Menteri Myanmar Min Aung Hlaing selama pertemuan di sela-sela Forum Ekonomi Timur (EEF) 2022 di Vladivostok, Rusia 7 September 2022. (Valeriy Sharifulin/TASS Host Photo Agency/Handout via REUTERS)

Pengamat: Wajar Jika Kerjasama Nuklir Myanmar-Rusia Memicu Kekhawatiran

Pengamat ASEAN di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Pandu Prayoga menjelaskan wajar jika kerjasama reaktor nuklir antara Myanmar dan Rusia memicu kekhawatiran.

Bacaan Lainnya

“Ketika dalam posisi sekarang Myanmar lagi tidak stabil, di mana lebih dikuasai oleh militer, ya wajar saja semua orang, terutama dari oposisi Myanmar khawatir jangan sampai ini disalahgunakan untuk membentuk senjata nuklir,” ujar Pandu.

Pandu menilai junta Myanmar pintar memanfaatkan momentum. Saat Rusia dimusuhi negara-negara Barat, Myanmar mendekati negara Beruang Merah itu dan berhasil menjalin kerjasama di bidang teknologi nuklir.

Menurut Pandu, jika krisis politik dan keamanan di Myanmar berlarut-larut maka akan mengganggu hubungan Myanmar dengan Rusia dan China. Dia menilai kerjasama nuklir Myanmar-Rusia merupakan kepentingan pragmatis dan jangka pendek dari kedua negara.

Dia melihat belum ada indikasi kerjasama nuklir antara Myanmar dan Rusia bertujuan memproduksi senjata pemusnah massal di jangka pendek atau panjang. Sebab untuk menghasilkan senjata nuklir dibutuhkan banyak modal.

Selain itu, lanjut Pandu, Rusia merupakan salah satu mitra dialog ASEAN yang menandatangani perjanjian bebas senjata nuklir untuk kawasan Asia Tenggara dengan sepuluh negara anggota ASEAN, termasuk Myanmar.

Meski demikian, ujarnya, Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini harus lebih fokus pada pelaksanaan lima poin konsensus oleh junta Myanmar yang hingga kini belum kelihatan hasilnya. Indonesia juga harus terus melobi Rusia dan Cina agar membantu penyelesaian krisis politik di Myanmar.

Junta militer Myanmar mengumumkan akan menggunakan energi nuklir untuk kepentingan rakyat.

Namun pihak oposisi mengungkapkan kekhawatiran bahwa teknologi ini akan dimanfaatkan secara militer mengingat konflik bersenjata di Myanmar masih berlangsung.

Dalam waktu dua tahun sejak kudeta militer 1 Februari 2021, Min Aung Hlaing telah tiga kali mengunjungi Rusia untuk membahas proyek nuklir. [voa/rdi]

Jurnalis: Fathiyah Wardah
Jaringan: VOA

Total Views: 420

Pos terkait