Kepala Perwakilan BPKP Kepri yang Baru Dikukuhkan, Ini Harapan Gubernur Ansar

Gubernur Kepri H Ansar Ahmad, SE, MM mengukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Kepri yang baru Mardiyanto Arif Rakhmadi, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (9/1/2023). (Foto: Istimewa/jurnalterkini.id/Anton)
Gubernur Kepri H Ansar Ahmad, SE, MM mengukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Kepri yang baru Mardiyanto Arif Rakhmadi, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (9/1/2023). (Foto: Istimewa/jurnalterkini.id/Anton)

Pada kesempatan itu, Ansar juga menyampaikan apresiasinya kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kepri dengan asistensinya menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik. Di mana Kepala Perwakilan BPKP Kepri yang sebelumnya, Wawan Yulianto selalu berdiskusi dengan pihaknya sehingga pemerintahan berjalan efektif, akuntabel dan transparan.

“Mudah-mudahan hal ini dapat dilanjutkan dengan kepemimpinan Pak Mardiyanto ke depan. Dapat saling mengingatkan dan mendukung dalam rangka mencapai kinerja lebih baik lagi,” ungkap Gubernur.

Bacaan Lainnya

Gubernur pun menceritakan pengalamannya saat menghadap Kepala BPKP Kepri, Muhammad Yusuf Ateh, di mana Kepala BPKP RI sangat mengapresiasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022 di angka 76,46. Naik dari tahun 2021 di angka 75,79.

“Tahun 2022 Kepri menempati urutan pertama se-Sumatera dan urutan ketiga se-Indonesia,” imbuh Ansar.

Sedangkan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK BPKP Iwan Taufik Purwanto berharap Kepala Perwakilan BPKP Kepri yang baru dapat diterima Pemprov Kepri dan segenap mitra kerja. Baik instansi pusat, pemda di Kepri, BUMN, BUMD, hingga Pemerintah desa untuk dapat berkinerja lebih baik di masa yang akan datang.

Iwan juga mengungkapkan kehadiran Perwakilan BPKP Kepri dalam pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan sepanjang tahun 2022 telah direalisasikan dalam agenda yang mencakup 7 sektor dan 99 topik prioritas pengawasan, termasuk APBD Pemprov Kepri dan tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kepri tahun 2022.

“Mudah-mudahan saran dan rekomendasi dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan tata kelola, akuntabilitas, pengendalian intern dan manajemen risiko di wilayah Pemprov Kepri,” harapnya. (*/Anton)

Total Views: 668

Pos terkait