“Dari semua yang sudah mendaftar, secara administrasi sudah memenuhi kriteria. Namun, seluruhnya harus mengikuti tes kemampuan yang dilakukan oleh tim seleksi pansel. Yang penting, sudah berkemampuan dan mengikuti tes open bidding, ya nanti dilihat kemampuan-nya, termasuk kesehatan,” kata Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja, S.H.
Berikut pendapat para tokoh terhadap figur calon Sekda Kabupaten Bekasi:
HK Damin Sada (Ketua Umum Jawara Jaga Kampung/Jajaka Nusantara):
“Rekam jejak untuk menjadi seorang Sekda itu sangat penting, tidak pernah berurusan dengan aparat penegak hukum, terlebih pernah menerima suap dan melakukan penyimpangan lainnya, tidak cari muka terhadap atasan tapi propesionlisme yg dikedepankan. Sebagai pejabat tidak harus semua persoalan bekerjasama dengan Bupati, kecuali kerjasama yang baik dan legal serta tidak melanggar aturan dan hukum. Sekda Kabupaten Bekasi harus cepat dan tegas dalam mengambil keputusan, tidak membiarkan masalah berlarut larut dan gak jelas seperti kasus guru honorer Kabupaten Bekasi”.
H. Wasju Juanda, S.IP (Ketua BPC Gapensi Kabupaten Bekasi):
“Harapan Sekda Kabupaten Bekasi ke depan, pertama harus yang jujur, kedua harus disiplin, ketiga harus tanggungjawab, keempat harus bisa kerjasama dengan semua pihak demi membangun Kabupaten Bekasi yang lebih baik, terutama harus bisa bekerjasama dengan Bupati dan DPRD, lalu kelima harus visioner”.
Heri Noviar, S.E (Ketua Kamar Dagang dan Industri/ KADIN Kabupaten Bekasi :
“Sebagai pengemban jabatan struktural tertinggi, Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekda sebagai penerima mandatori dari kuasa pemilik modal (KPM) harus mampu membuat BUMD sehat dan Perusda lebih bergairah, agar lebih berkontribusi pada peningkatan PAD. Sekda harus berani mengambil langkah, dengan mengedepankan profesionalisme kerja di struktur manajemen OPD, BUMD dan Perusda tanpa ada hegemoni dari pihak pihak tertentu”.
