“Angka kemiskinan tumbuh subur, pengangguran meningkat dan penerima dana bantuan untuk keluarga miskin juga bertambah.”
Karimun (Jurnal) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau mengkritisi Program Pengentasan Kemiskinan (Taskin) yang dinilai belum membuahkan hasil menggembirakan.
Kritikan Fraksi PDIP disampaikan dalam pandangan umum rapat paripurna Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2013 yang disampaikan Plh Bupati Karimun Aunur Rafiq, Senin (30/9).
Ketua Fraksi PDIP Jamaluddin, dalam pandangan umum fraksinya menilai program taskin yang dicanangkan dalam tiga tahun terakhir masih jauh dari harapan.
“Angka kemiskinan tumbuh subur, pengangguran meningkat dan penerima dana bantuan untuk keluarga miskin juga bertambah,” kata Jamaluddin.
Jamaluddin meminta pihak ekeskutif mengevaluasi kembali program taskin sehingga benar-benar mampu mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan.
Program penanggulangan kemiskinan, menurut dia, belum bersinergi dengan delapan prioritas pembangunan, termasuk masih rendahnya disiplin aparatur pemerintah daerah yang juga termasuk dalam delapan prioritas pembangunan tersebut.
“Perlu evaluasi disiplin pegawai, beri penghargaan bagi mereka yang berprestasi dan sanksi bagi yang indisipliner,” ucapnya.
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, menurut dia akan mendorong pelaksanaan program pengentasan kemiskinan sehingga penyalurannya tepat sasaran dan mampu menekan angka kemiskinan.
Namun demikian, Plh Bupati Karimun Aunur Rafiq dalam jawabannya terhadap pandangan umum Fraksi mengatakan angka kemiskinan turun sebesar 7,02 persen.
Program pengentasan kemiskinan, menurut dia, terus dilakukan melalui Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPD) dengan mengalokasikan anggaran dalam berbagai kegiatan di beberapa badan, dinas dan kantor.
“Akan tetapi, migrasi penduduk dari luar Karimun turut memberikan sumbangan angka kemiskinan yang tidak kecil. Hal inilah yang menjadi kendala dalam menekan angka kemiskinan,” kata dia.
Mengenai peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, menurut dia terus dilakukan melalui penerapan apel pagi dan sore serta pengawasan di tiap satuan kerja perangkat daerah. (rus)
