Karimun (JurnalTerkini.id) – PT Timah Tbk menyerap berbagai masukan dari pemangku kepentingan untuk memperbarui Dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di wilayah operasional Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Penyelarasan program tersebut dibahas dalam konsultasi publik yang berlangsung di Gedung Nasional Karimun, Kamis (3/9). Kegiatan itu melibatkan jajaran pemerintah daerah, perwakilan masyarakat, hingga kelompok penerima manfaat program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Staf Ahli Perencana Utama Baperlitbang Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah, mengimbau agar pembaruan RIPPM PT Timah disinkronkan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Setiap rencana kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan diharapkan menyatu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi maupun kabupaten/kota agar tidak berjalan sendiri-sendiri,” kata Arif.
Ia menyebutkan sejumlah isu strategis di Kepri yang relevan dimasukkan dalam program PPM mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi maritim, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pelayanan publik, pelestarian budaya, pembangunan infrastruktur, hingga penanganan perubahan iklim.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, H. Muhammad Isnaini, menekankan bahwa program PPM harus memberikan dampak nyata dan terukur pada sektor pendidikan, kesehatan, serta ekonomi.
Ia mencontohkan, bantuan berupa bibit atau pupuk kepada petani tidak boleh sekadar berhenti pada penyerahan barang, melainkan harus dibarengi evaluasi berkala 6 hingga 12 bulan untuk memastikan kemandirian ekonomi penerima manfaat.
“Setiap bantuan harus memiliki target akhir yang jelas. Tujuan utamanya meningkatkan pendapatan masyarakat agar mereka mampu mandiri membiayai pendidikan dan kesehatan keluarga,” ujar Isnaini.
Ia menambahkan, penyelarasan antara program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan rencana kerja organisasi perangkat daerah (OPD) sangat penting untuk mengisi celah kebutuhan masyarakat sekaligus mencegah tumpang tindih (overlapping) kegiatan.
Selain aspek sosial dan ekonomi, Isnaini mengingatkan agar pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan potensi lokal di setiap wilayah. (rdi)
Baca juga: PT Timah selaraskan Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat di Meranti
