JAKARTA, Jurnalterkini.id — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) tidak boleh sekadar tertib administrasi setiap aset harus memiliki kepastian hukum, terlindungi, dan pada akhirnya memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama sejumlah kementerian serta para kepala daerah se-Indonesia di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (15/9/2026).
“Bagi kita, aset daerah bukan sekadar angka di neraca. Yang lebih penting: aman, jelas statusnya, terkelola baik, dan bermanfaat bagi rakyat,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, Pemprov Sumbar terus menata dan mengamankan aset melalui penguatan administrasi, sertifikasi, inventarisasi, serta koordinasi lintas instansi agar terhindar dari sengketa maupun penguasaan pihak yang tidak berhak.
Aset yang sudah tertib dokumen pun harus dioptimalkan pemanfaatannya, sesuai aturan, untuk mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita jaga bukan hanya asetnya, melainkan amanah di baliknya. Setiap aset pemerintah pada hakikatnya milik masyarakat, dikelola untuk kepentingan sebesar-besarnya rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendesak perubahan paradigma dari sekadar mencatat aset menjadi mengelola aset secara nyata.
“Aset tercatat belum tentu aman, bersertifikat belum tentu dikuasai, dimiliki belum tentu memberi manfaat,” ucapnya. Ia juga menyoroti kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di seluruh negeri dari 1.092 BUMD, sekitar 300 mengalami kerugian.
Penyertaan modal, kata Rifqi, harus dipandang sebagai investasi yang didasarkan pada kelayakan usaha dan manfaat yang jelas. BUMD sehat diperkuat, yang bermasalah segera disesuaikan atau ditata ulang dengan target tegas. (Dion).
