TANAH DATAR, Jurnalterkini.id — Di bawah naungan langit yang cerah, halaman TPA/TPSA Masjid Besar Sumpur berubah menjadi ruang demokrasi yang hidup. Puluhan warga, tokoh adat, pendidik, hingga perangkat kecamatan berkumpul duduk melingkar, saling bertukar pandangan dan menyampaikan harapan pada Rabu (24/06/2025).
Inilah wajah Musyawarah Nagari (Musnag) Sumpur tahun 2026, sebuah forum yang bukan sekadar rutinitas administrasi, melainkan cerminan keinginan warga untuk membangun kampung halaman sesuai kebutuhan mereka sendiri.
Selama berjam-jam, diskusi berlangsung hangat namun tetap terjaga dengan adat dan kesopanan, berbagai usulan mengalir mulai dari perbaikan jalan penghubung antar-jorong yang sering rusak saat hujan, peningkatan fasilitas belajar di sekolah, ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai, hingga program pemberdayaan ekonomi bagi ibu rumah tangga dan pemuda.
Semua disampaikan dengan satu tujuan agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan, bukan sekadar mengikuti keinginan semata.
“Musnag ini adalah cermin hati masyarakat. Kita merencanakan bukan karena kehendak pribadi, tapi melihat apa yang benar-benar dibutuhkan warga sehari-hari,” ujar Irwan, Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Sumpur.
Baginya, forum ini menjadi ruang menjaga keseimbangan antara tradisi dan kemajuan, antara keinginan berkembang dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun.
Namun di tengah semangat kebersamaan itu, ada satu hal yang menjadi catatan bersama ruang duduk yang kosong.
Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang seharusnya mendengar langsung suara warga, tidak terlihat hadir.
Bagi warga, kehadiran mereka bukan sekadar formalitas, melainkan jembatan agar aspirasi yang disampaikan bisa terhubung dengan kebijakan dan anggaran di tingkat kabupaten.
“Kami ingin mereka mendengar langsung, bukan hanya membaca laporan tertulis. Dengan hadir, mereka tahu persis kondisi di lapangan, apa yang menjadi kendala, dan bagaimana solusi yang diharapkan,” ungkap Fahmi Malik, tokoh masyarakat setempat.
Meskipun tanpa kehadiran unsur kabupaten, semangat warga tidak surut, musyawarah tetap berjalan lancar dan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan menjadi peta jalan pembangunan Nagari Sumpur ke depan, dokumen itu kini tersusun rapi, berisi harapan yang telah diperjuangkan bersama.
Kini, lembaran baru terbuka. Warga Sumpur telah menyampaikan suaranya, telah merumuskan keinginannya. Tinggal menanti langkah selanjutnya, apakah rekomendasi yang lahir dari kesepakatan bersama ini akan mendapatkan perhatian dan dukungan nyata dari pemerintah daerah?
Bagi warga Nagari Sumpur, Musnag bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari sebuah harapan. Harapan agar kampung halaman mereka terus maju, sejahtera, dan tetap menjaga jati diri sebuah harapan yang kini tergantung pada tindak lanjut dari para pemangku kebijakan. (Dion).
