PADANG, Jurnalterkini.id — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan perlunya terobosan baru dalam pengelolaan keuangan daerah guna menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Senin (22/6/2026), saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawaban APBD 2025.
Gubernur menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD yang turut membantu Pemprov Sumbar mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2025.
Ia menegaskan masukan dan pertanyaan dari seluruh fraksi akan menjadi bahan evaluasi penting bagi penyempurnaan kebijakan keuangan daerah.
Salah satu poin utama yang disorot adalah pengelolaan aset daerah. Mahyeldi mengakui selama ini penataan aset belum seoptimal pengelolaan keuangan.
“Aset daerah memiliki potensi besar jika dikelola secara tertib dan produktif. Kami akan menindaklanjuti masukan pendataan dan pemanfaatannya agar memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga tengah menyiapkan pembiayaan kreatif sebagai alternatif pendanaan, khususnya melalui instrumen Sukuk daerah dan obligasi.
Sumbar disebut menjadi salah satu daerah terdepan dalam persiapan penerapan instrumen syariah ini, bahkan mendapatkan perhatian dari Islamic Development Bank yang mengundang untuk mempelajari praktik serupa di Jepang.
Gubernur juga menyoroti potensi ekonomi lain, yakni aliran kiriman uang dari perantau Minangkabau yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp20 triliun per tahun.
Nilai besar ini diharapkan dapat disalurkan lebih optimal untuk mendukung pembangunan melalui kerja sama pemerintah dan masyarakat.
“Di tengah tantangan fiskal, kita tidak boleh berhenti berinovasi. Pembangunan harus tetap berjalan tanpa membebani masyarakat, melalui optimalisasi aset, pembiayaan alternatif, dan pemanfaatan potensi ekonomi, kita wujudkan Sumbar yang maju dan sejahtera,” tegasnya.
Rapat dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sumbar. (Dion).
