PADANG, Jurnalterkini.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan seluruh kegiatan dan anggaran dalam APBD telah disusun melalui proses perencanaan, pembahasan, dan penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan.
Setiap alokasi didasarkan pada kebutuhan riil, skala prioritas pembangunan, kondisi aset, serta kemampuan keuangan daerah yang ada.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto, menjelaskan bahwa pemeliharaan aset pemerintah, termasuk rumah jabatan, adalah bagian dari tanggung jawab menjaga fungsi pelayanan publik agar tetap optimal.
“Setiap kegiatan dalam APBD telah melalui pembahasan panjang. Penganggaran didasarkan pada urgensi, manfaat, dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan,” ujar Nolly di Padang, Sabtu (6/6/2026).
Ia menegaskan rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur merupakan aset daerah yang fungsinya murni untuk kedinasan.
Bangunan ini digunakan untuk menerima tamu resmi negara, kepala daerah, investor, tokoh masyarakat, ulama, serta menyelenggarakan berbagai kegiatan kenegaraan yang mewakili daerah.
“Segala fasilitas yang diadakan tercatat sebagai aset milik daerah, bukan milik pribadi pejabat. Aset ini akan terus mendukung pemerintahan siapa pun yang menjabat nanti,” tegasnya.
Menanggapi keprihatinan publik terkait pemulihan pascabencana, Nolly mengapresiasi kepedulian masyarakat yang sangat positif dan sejalan dengan semangat pemerintah.
Namun ia menegaskan pemeliharaan aset tidak mengurangi sedikit pun komitmen maupun anggaran untuk pemulihan pascabencana.
“Pemprov Sumbar tetap menempatkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagai prioritas utama. Anggaran perawatan aset tidak menggerus alokasi pemulihan infrastruktur, fasum, fasos, maupun hunian korban bencana,” tandasnya.
Pemprov terus mengawal berbagai program pemulihan melalui beragam sumber pendanaan APBD, APBN, Tambahan Transfer ke Daerah, serta skema pembiayaan lain yang diproses bersama pemerintah pusat.
Seluruh langkah tersebut berjalan berpedoman pada Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah disusun sebagai panduan resmi pemulihan wilayah terdampak.
“Di satu sisi, korban bencana harus mendapat dukungan maksimal. Di sisi lain, kita wajib menjaga aset agar tetap berfungsi mendukung pelayanan publik. Kedua hal itu bukan pertentangan, melainkan tanggung jawab yang dijalankan bersamaan,” jelas Nolly.
Ia menambahkan Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy secara konsisten mengingatkan pentingnya efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
“Setiap rupiah harus memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Segala program berpegang pada prinsip kehati‑hatian, hemat, dan berorientasi hasil,” katanya.
Fokus pembangunan tetap tertuju pada perbaikan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengentasan kemiskinan, lapangan kerja, pemberdayaan nagari, serta percepatan pemulihan pascabencana.
Di saat yang sama, menjaga keberfungsian aset daerah tetap menjadi kebutuhan mendasar demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat luas.
Pemprov Sumbar juga menyambut baik partisipasi dan pengawasan publik. Menurut Nolly, kritik dan masukan adalah napas demokrasi yang sehat sekaligus pengingat bagi pemerintah untuk terus meningkatkan tata kelola yang baik.
“Setiap kebijakan dan anggaran perlu dilihat secara utuh, proporsional, dan berdasar fakta agar pemahaman masyarakat tetap objektif dan adil,” pungkasnya. (Dion).
