PADANG, Jurnaltekrini.id — Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Vasco Ruseime meminta Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih proaktif dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN) dan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Menurut Vasco Ruseime, pemerintah daerah tidak bisa lagi menunggu program pembangunan dari pusat, melainkan harus bergerak dengan cepat menyiapkan dukungan dan proposal usulan yang telah matang. Tujuannya, agar daerah Sumbar mendapatkan prioritas dalam pelaksanaan program pembangunan nasional.
“Pembangunan di daerah tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, melainkan dibutuhkan senergi yang kuat dan erat, kolaborasi banyak pihak, serta bergerak bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kita harus lebih proaktif” tegas Vasco.
Arahan tersebut ia sampaikan dalam memimpin rapat koordinasi bersama seluruh Kepala OPD di Kantor Bappeda Provinsi Sumbar, pada Rabu (13/05/2026).
Ia menilai, ketelibatan semua pihak dalam mendukung PSN dan PKPN menjadi salah satu solusi yang strategis untuk mengakselerasikan pembangunan daerah. Apalagi, kondisi APBD saat ini relatif terbatas, sementara kebutuhan pembangunan di berbagai sektor masih sangat tinggi.
Vasco Ruseime juga menekankan bahwa paradigma pembangunan saat ini telah berubah. Menurutnya, daerah yang paling siap akan lebih diprioritaskan dibanding daerah yang sekadar membutuhkan namun tidak menunjukkan kesiapannya.
“Kalau kita ingin lebih banyak program pemerintah pusat masuk ke Sumbar, maka kesiapan daerah harus ditunjukkan sejak awal, mulai dari konsep, skema rancangan dukungan lintas sektor, hingga usulan proposal yang terukur,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbar, Zefnihan mengukapkan Pemprov Sumbar aka segera membentuk kelompok kerja khusus untuk mendukung percepatan suksesi program strategis nasional di daerah.
Zefnihan menjelaskan, setiap program nantinya akan memiliki OPD pengampu utama yang didukung OPD lintas sektor. Tidak hanya ditingkat provinsi tapi juga akan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota.
“Ini bukan gerakan parsial, melainkan gerakan kolektif dan kolaboratif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung program strategis nasional,” katanya.
Sesuai arahan Wakil Gubernur, lanjutnya, rancangan skema kerja dan bentuk dukungan ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026 ini. Selanjutnya, itu akan dikemas dalam bentuk proposal usulan dan akan diajukan ke Pemerintah Pusat melalui Kemendagri dan Bappenas, agar Sumbar memiliki peluang lebih besar mendapatkan program nasional pada tahun 2027 nanti.
“Target kita jelas, Mei ini seluruh proposal usulan sudah masuk ke pemerintah pusat sehingga pada tahun 2027 nanti semakin banyak program nasional yang bisa dibawa ke Sumbar” ujarnya.
Dukungan yang disiapkan Pemprov Sumbar tidak hanya mencakup program fisik, tetapi juga program nonfisik. Karena itu, seluruh OPD diminta segera mematangkan pemetaan kebutuhan sesuai bidang tugas masing-masing untuk kemudian diintegrasikan dalam bentuk proposal pengajuan ke pemerintah pusat. (Dion).
