JAKARTA, Jurnalterkini.id — Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi resmi menggalang dukungan politik untuk mengusulkan kotanya sebagai Daerah Khusus. Langkah itu dimulai dari lobi ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang disambut positif oleh Gubernur Pramono Anung.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmantias, didampingi jajaran pimpinan daerah, menemui Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, pada Selasa (13/1/2025). Dalam pertemuan tersebut, Ramlan menegaskan posisi historis Kota Bukittinggi yang dinilai layak memperoleh pengakuan setara dengan DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.
“Bukittinggi bukan sekedar Kota, tapi simpul penting sejarah NKRI. Di sinilah Mohammad Hatta lahir dan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) pernah berpusat saat Agresi Militer Belanja II,” kata Ramlan.
Menurut Ramlan, kesamaan peran historis itulah yang menjadi dasar usulan status Daerah Khusus. Pemerintah Kota Bukittinggi, kata di, tengah menyiapkan pengajuan resmi ke pemerintah pusat dan membutuhkan sokongan politik dari daerah-daerah yang terlebih dulu berstatus khusus.
Dalam konteks itu, Ramlan secara khusus meminta Gubernur DKI Jakarta memfasilitasi pertemuan dengan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, guna menggalang dukungan politik nasional terhadap usulan tersebut.
“Kami berharap Bapak Gubernur dapat membantu mempertemukan kami dengan Ibuk Megawati untuk membahas dukungan atas Bukittinggi sebagai Daerah Khusus,” ujarnya.
Usulan serupa sebelumnya sudah dilakukan ke Yogyakarta. Ramlan mengklaim Sri Sultan Hamengkubuwono X juga telah menyatakan dukungan terhadap gagasan tersebut.
Selain isu status daerah, Wali Kota Bukittinggi juga membawa agenda pragmatis: permintaan hibah sarana dan prasarana pelayanan publik dari Pemprov DKI Jakarta. Dengan wilayah kecil namun berpenduduk padat serta menjadi pusat layanan bagi daerah sekitar, Bukittinggi menjalankan fungsi lintas wilayah, mulai dari pemadam kebakaran, penyelamatan, hingga penanganan bencana.
“Kami mengusulkan hibah kendaraan damkar, rescue, truk sampah, mobil darek, armada lalulintas, bus sekolah, hingga motor operasional untuk memenuhi standar pelayanan minimal,” katanya.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung merespon positif dua agenda sekaligus tersebut. Ia menyatakan mendukung penuh rencana Bukittinggi menjadi Daerah Khusus, seraya menilai kota tersebut mempunyai bobot sejarah yang sepadan dengan Jakarta dan Yogyakarta.
“Ketiganya sama-sama kota perjuangan yang lahir dari denyut kemerdekaan Indonesia,” ujar Pramono.
Pramono juga memastikan kesediaannya memfasilitasi pertemuan dengan Megawati. Di luar itu, Pemprov DKI Jakarta disebut siap memberikan hibah sarana prasarana untuk mendukung urusan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, lingkungan hidup, dan perhubungan di Bukittinggi.
Bahkan, Bukittinggi dipastikan masuk dalam daftar daerah prioritas penerima hibah DKI Jakarta pada 2026, menandai babak baru relasi politik dan fiskal antara ibu kota dan kota bersejarah di Sumatra Barat tersebut. (Dion).
