Sekda Jateng Sumarno, mendampingi Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, dalam kunjungan kerja di Jawa Tengah, Minggu (14/12).(Dok Humas Pemprov)
Semarang, jurnalterkini.id – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mendampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam kunjungan kerja di Jawa Tengah, Minggu, 14 Desember. Kunjungan tersebut difokuskan pada peninjauan jalur kereta api yang terdampak banjir serta rencana pembangunan dry port untuk mendukung kawasan industri di wilayah pantura Jawa Tengah.
Mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Sumarno mengatakan Dudy Purwagandhi meninjau langsung kondisi rel kereta api di wilayah Gubug, Kabupaten Grobogan. Jalur tersebut sebelumnya sempat terganggu akibat banjir yang dipicu luapan Sungai Tuntang, sehingga memengaruhi kelancaran perjalanan kereta api.
“Kunjungan Pak Menteri hari ini lebih banyak untuk mengecek rel yang beberapa kali terdampak banjir. Beliau juga menyampaikan assessment terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Sumarno di sela peninjauan.
Menurut Sumarno, dalam diskusi yang berlangsung di lapangan, muncul kesepahaman bahwa penanganan banjir di kawasan tersebut membutuhkan langkah jangka panjang dan keterlibatan lintas sektor. Persoalan banjir, kata dia, tidak bisa dibebankan hanya kepada PT Kereta Api Indonesia.
“Ini bukan semata-mata masalah KAI. Ada kewenangan instansi lain, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai. Harus ada solusi bersama, misalnya pengerukan sungai atau langkah-langkah teknis lain yang komprehensif,” ujarnya.
Selain meninjau jalur kereta api, rombongan juga memantau rencana pembangunan dry port yang diproyeksikan untuk mendukung aktivitas logistik Kawasan Industri Kendal (KIK) dan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Salah satu lokasi yang ditinjau berada di sekitar Stasiun Weleri, Kabupaten Kendal.
Sumarno menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan meminta dilakukan kajian mendalam sebelum rencana tersebut direalisasikan. Alasannya, lokasi yang diusulkan saat ini masih berstatus kawasan hijau berupa lahan persawahan.
“Pemprov akan meminta kajian secara menyeluruh karena lokasi yang dituju merupakan kawasan hijau. Aspek tata ruang dan lingkungan harus menjadi perhatian,” kata dia.
Ia menambahkan, pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung penguatan infrastruktur logistik untuk kawasan industri, namun tetap menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.(PH)
