Semarang, jurnalterkini.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai membahas rencana perubahan pengelolaan Trans Jateng menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Meski demikian, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa layanan bus milik pemprov itu tidak boleh diarahkan menjadi entitas bisnis.
Luthfi meminta Dinas Perhubungan Jawa Tengah mengkaji secara komprehensif kelebihan dan kekurangan skema BLUD sebelum diterapkan. “Nafasnya transportasi umum pemerintah itu tidak boleh bisnis, karena itu pelayanan. Coba nanti dipertimbangkan lagi. Prinsipnya saya setuju Trans Jateng dijadikan BLUD, tapi ada positif-negatifnya,” kata Luthfi saat menerima audiensi Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Arif Djatmiko beserta jajaran di Kantor Gubernur, Semarang, Jumat, 21 November 2025.
Menurut Gubernur, sejumlah daerah seperti Kabupaten Batang dan Surakarta menginginkan jaringan Trans Jateng menjangkau wilayah mereka. Ia meminta Dishub menjaga kualitas layanan yang selama ini dinilai baik dan menjadi andalan mobilitas masyarakat.
Arif menyampaikan bahwa sejak beroperasi pada 2017, Trans Jateng menunjukkan tren pertumbuhan signifikan. “Tahun kemarin saja sudah ada 9,5 juta penumpang. Artinya masyarakat Jawa Tengah yang terlayani semakin banyak,” ujarnya. Dari sepuluh target pengembangan, empat wilayah telah tercakup atau mencapai 40 persen.
Terkait perluasan rute, Arif menegaskan bahwa Dishub masih mengacu pada RPJMD hingga 2027. Fokusnya bukan menambah armada, melainkan mengintegrasikan layanan angkutan subregional, perkotaan, dan pedesaan ke dalam satu sistem. “Penumpang angkutan kota bisa berpindah ke Trans Jateng melalui halte yang sama, sementara penumpang antarkabupaten dapat melanjutkan perjalanan dengan angkutan pedesaan di titik terhubung,” katanya.
Dishub menargetkan seluruh jejaring, mulai dari layanan subregional hingga desa, terintegrasi pada 2027. Dengan pola ini, jangkauan layanan diproyeksikan meningkat signifikan. “Subregionalnya jalan, kotanya terhubung, kabupatennya terintegrasi, dan desa-desanya ikut tersambung,” kata Arif.
Saat ini Trans Jateng mengoperasikan tujuh koridor dengan 115 bus dan melayani 40 persen kabupaten/kota di Jawa Tengah. Jaringan tersebut meliputi koridor Semarang–Bawen, Purwokerto–Purbalingga, Semarang–Kendal, Solo–Sragen, Magelang–Purworejo, Semarang–Grobogan, serta Sukorejo–Surakarta–Wonogiri.
Target pengembangan hingga 2030 mencakup ekspansi menjadi 12 koridor, yang akan menjangkau 62,86 persen wilayah Jawa Tengah. Konektivitas kecamatan diproyeksikan meningkat dari 10,59 persen menjadi 17,36 persen, sedangkan konektivitas desa naik dari 3,16 persen menjadi 5,62 persen.(PH)
