Meranti (Jurnal) – Tidak kurang dari 30 jurnal atau awak media di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau mendukung kebijakan Pemkab Kepulauan Meranti untuk melelang proyek penyediaan jasa publikasi di Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah.
“Kita dari awak pers bertugas di kabupaten paling bungsu di Provinsi Riau ini, pastinya menyambut baik dan mendukung penuh langkah atau rencana Pemda, sebagaimana disampaikan Sekda Drs Ikrarudin yang meminta panitia lelang melaksanakan lelang pengadaan barang dan jasa publikasi di Bagian Humas Setdakab Meranti,” kata Iskandar wartawan jurnalterkini.id di Selatpanjang, belum lama ini.
Iskandar mengatakan, rencana lelang barang dan jasa publikasi ia nilai sebagai langkah maju untuk mewujudkan transparansi serta tidak terindikasi tebang dalam menjalin kerja sama publikasi dengan media cetak, online maupun televisi.
Bagaimanapun juga, kata dia, rencana lelang penyediaan barang dan jasa publikasi yang anggarannya bernilai miliaran rupiah itu telah diatur dalam undang-undang yang garis besarnya, setiap pekerjaan yang dijalankan pemerintah dibiayai uang negara di atas Rp200 juta rupiah, wajib dilelang.
“Dan terserah humas saja mau lelang secara manual atau lelang melalui sistem elektronik di LPSE. Kegiatan yang dibiayai APBD yang boleh menggunakan sistem penunjukan langsung (PL) atau tanpa proses lelang, adalah kegiatan yang pagu anggarannya di bawah Rp200 juta,” kata dia.
Pendapat yang sama disampaikan Nurul Fadli, salah seorang wartawan media onlioe www.Sigapnews.Com. Ia menanggapi serius rencana tersebut karena baru direalisasikan pada tahun anggaran 2015.
“Setelah membaca berita itu, saya bertanya tanya, ada apa kok tiba-tiba tahun ini dilelang, Atau rencana ini hanya sebatas menyenangkan kalangan awak media saja yang selama ini belum pernah mengenyam atau mendapatkan kerja sama itu,” kata dia.
“Sebab, kalau boleh jujur. Untuk mendapatkan kerja sama publikasi dan informasi terindikasi kuat tidak transparan dan serat KKN itu. Kok tiba tiba saja mereka ingin sedikit lebih terbuka?” kata dia.
Kebanyakan kawan-kawan media, kata dia lagi, selama ini kecewa dengan sistem atau kriteria yang digunakan Bagian Humas dalam menunjuk media sebagai mitra kerja sama publikasi kegiatan pemda. Apalagi bagi awak media yang kerap mengkritik dengan tajam dan pedas kinerja Bupati Irwan Nasir.
“Pasti awak media yang menulis berita tersebut akan merasa dipersulit dalam mendapatkan layanan informasi publikasi sistem komersial atau kerja sama seperti berbentuk advertorial,” ujarnya.
Namun demikian, ia mendukung dan menunggu pelaksanaan lelang penyediaan barang dan jasa publikasi itu agar lebih transparan dan profesional,
Kabag Humas Setkab Meranti Eri Sueiri tidak mengangkat ponselnya ketika beberapa kali dihubungi, pesan singkat yang dikirim belum mendapat balasan. (def)
