Anggota DPRD Kepri dapil Karimun ini mengatakan, sejak pemerintah pusat menutup keran impor, maka kebutuhan bahan pokok di Karimun sepenuhnya dari Jawa dengan jalur distribusi yang panjang sehingga mempengaruhi harga jual di pasaran.
Kalaupun ada produk impor, maka harus terlebih dahulu masuk Jakarta, atau daerah lain di luar Jakarta setelah itu baru dikirim ke Kepri. Maka, harganya praktis lebih tinggi di Kepri karena ada tambahan biaya transportasi.
“Tidak usah jauh-jauh, contohnya harga gula impor maupun lokal saja sampai di Kepri mahalkan. Dari Rp10 ribu per kilogram dari luar negeri, sampai Jakarta jadi Rp13 ribu per kilogram, begitu sampai di Kepri lebih dari Rp13 ribu per kilogramnya.
Dia mengatakan pembentukan PLBN tentu sangat membantu mengingat Provinsi Kepri merupakan wilayah perbatasan yang memiliki kekhususan, sama seperti di Entikong Kalimantan Barat yang sudah berlaku PLBN Terpadu.
“Nah, tinggal di Kepri bagaimana pemerintah pusat akan direaliasikan, seperti di wilayah Kabupaten Natuna atau Karimun,” ungkapnya. (rdi)
Baca juga: Relawan lima kecamatan dikukuhkan, ini target kemenangan Bersinar
