Pemkab Demak melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penyandang disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang digelar pada 2–3 September 2025../Doj.Foto Ist.(jurnalterkini.id/Ponco)
Demak, jurnalterkini.id — Jalan mewujudkan pemilu yang setara dan inklusif terus didorong di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penyandang disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yang digelar pada 2–3 September 2025.
Program ini merupakan kolaborasi lintas lembaga yang melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Demak, Dinas Sosial P2PA, Perkumpulan Bina Akses Jawa Tengah, Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD), serta pengelola Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarok.
Ketua Perkumpulan Bina Akses Jateng, Sugeng Widodo, mengatakan kegiatan perekaman identitas ini menjadi langkah awal untuk menjamin hak politik kelompok rentan dalam Pemilu 2025 dan pilkada serentak mendatang. “Identitas kependudukan adalah pintu masuk agar mereka tercatat sebagai pemilih tetap sekaligus penerima program sosial,” kata Sugeng dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 September 2025.
Perekaman hari pertama dilakukan di Aula Dinas Sosial P2PA Demak, dengan melibatkan 70 penyandang disabilitas dari berbagai kategori, mulai dari disabilitas fisik, netra, rungu wicara, intelektual, hingga mental. Keesokan harinya, perekaman dilanjutkan di Panti Rehabilitasi Sosial ODGJ Maunatul Mubarok, Desa Sayung, yang diikuti oleh 35 ODGJ.
Sugeng menambahkan, pencatatan identitas bagi ODGJ tak hanya penting untuk kepemiluan, tetapi juga membuka peluang reunifikasi dengan keluarga yang hilang dan mempermudah akses terhadap layanan bantuan sosial. “Banyak dari mereka yang belum punya dokumen kependudukan, padahal itu syarat dasar untuk mengakses layanan negara,” ujarnya.
Menurut Sugeng, pada Pemilu 2024 lalu, masih banyak penyandang disabilitas yang belum terakomodasi dalam daftar pemilih tetap (DPT). Data valid belum tersedia secara nasional. Namun, ia mencatat adanya peningkatan partisipasi pemilih disabilitas berkat kerja komunitas lokal yang gencar melakukan advokasi.
Ia juga menyoroti masih minimnya kesiapan penyelenggara di tingkat TPS. “Masih banyak petugas yang canggung atau bingung melayani pemilih disabilitas saat hari pemungutan suara,” kata Sugeng.
Pihaknya berharap tahapan pemilu mendatang benar-benar memperhatikan prinsip aksesibilitas. “Kami ingin semua TPS di Demak, dan idealnya di seluruh Jawa Tengah, mampu mengakomodasi semua jenis disabilitas,” tandasnya.(PH)
