Agustina Widyanto./Dok.Foto.BJ.(jurnalterkini.id/Ponco)
Oleh: Agus Widyanto
Prolog:
Masyarakat Jawa memiliki khazanah nilai-nilai kepemimpinan yang kaya dan mendalam, termasuk dalam ranah politik. Sayangnya, nilai-nilai adiluhung ini sering dipertanyakan validitasnya, apalagi ketika para pemimpin yang berasal dari etnis Jawa sendiri justru menunjukkan perilaku politik yang kontradiktif. Nilai-nilai falsafi memang bersifat ideal, sementara perilaku adalah praktik nyata yang kadang jauh dari harapan.
Karena itu, penting untuk kembali menyegarkan ingatan kita terhadap nilai-nilai dasar kepemimpinan Jawa. Sebuah tolok ukur yang bisa digunakan untuk menilai bagaimana pemimpin hari ini menjalankan tugas dan wewenangnya. Serial ini dimaksudkan sebagai pengingat sekaligus penegas bahwa falsafah Jawa bukan sekadar simbol budaya, melainkan juga rujukan etis dan praktis dalam kepemimpinan politik.
Dalam menyelesaikan persoalan, masyarakat Jawa mengenal petuah bijak: “Yen ana rembug, ya dirembug”—jika ada masalah, ya dibicarakan. Prinsip ini menekankan pentingnya musyawarah sebagai upaya menemukan solusi bersama, bukan membiarkan masalah membesar dan berlarut. Dalam ujaran lain: “Aja dirende-rende nganti gedhe”—jangan ditunda-tunda sampai persoalan membesar.
Musyawarah bagi masyarakat Jawa bukan sekadar formalitas. Ini adalah bentuk kearifan yang mengedepankan harmoni (memayu hayuning bawana) dan kesadaran akan perbedaan (seje kuncit, seje anggit). Perbedaan pendapat adalah hal wajar, tapi kebersamaan tetap dijunjung: rukun agawe santoso, crah agawe bubrah—kerukunan membawa kekuatan, perpecahan membawa kehancuran.
Sayangnya, nilai-nilai seperti ini makin tergerus. Budaya “berembug” seolah kehilangan ruang di tengah pragmatisme politik dan komunikasi satu arah yang kian dominan. Pemimpin kerap lebih banyak memberi perintah atau tampil dalam seremoni, alih-alih membuka ruang dialog yang tulus dengan rakyat.
Padahal, dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, rembugan bisa dilakukan secara lebih luas dan inklusif. Interaksi antara pemimpin dan rakyat bisa terjadi melalui ruang-ruang digital: hybrid meeting, forum daring, hingga kanal sosial media yang memungkinkan dialog real-time. Bahkan, topik pembicaraan bisa dipilih secara responsif melalui pemantauan percakapan publik di media sosial atau platform digital lain.
Menghidupkan kembali budaya “ana rembug dirembug” bukan berarti kembali ke masa lalu, melainkan menarik hikmah dari kearifan lokal untuk memperkuat demokrasi modern. Justru falsafah ini bisa menjadi indikator pemimpin yang benar-benar demokratis—yang mau mendengar, membuka ruang partisipasi, dan mengambil keputusan yang mengakar pada aspirasi rakyat.
Presiden Prabowo Subianto layak mempertimbangkan format baru dari pola komunikasi ini—semacam Rembugan Nasional. Sebuah forum interaktif yang memungkinkan rakyat berdialog langsung dengan pemimpinnya. Tidak hanya akan memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik, tetapi juga menegaskan bahwa demokrasi Indonesia memiliki akar lokal yang kuat dan relevan dengan zaman.
Kita pernah punya preseden. Di era Orde Baru, program Temu Wicara sempat populer. Terlepas dari segala kontroversinya—termasuk dugaan bahwa pertanyaan masyarakat telah diseleksi—program ini menunjukkan bahwa dialog antara rakyat dan pemimpin bisa menyita perhatian publik secara luas. Tema yang diangkat menjadi wacana nasional dan edukatif, bahkan seringkali meninggalkan jejak yang membekas dalam kesadaran publik.
Kini, setelah reformasi berjalan dua dekade lebih, semangat Temu Wicara itu seolah sirna. Padahal, dengan teknologi yang kita miliki saat ini, komunikasi dua arah itu bisa dilakukan lebih terbuka, inklusif, dan otentik. Tak perlu lagi disaring dan direkayasa. Biarkan rakyat bicara apa adanya. Karena dari sanalah, pemimpin bisa benar-benar memahami denyut nadi rakyatnya.
Agus Widyanto
Wartawan senior, peminat kebudayaan dan falsafah Jawa.
