Karimun (Jurnal) – Komisi III DPRD Karimun yang membidangi pembangunan dan lingkungan hidup menyatakan akan fokus dan perhatian serius terhadap sejumlah proyek bermasalah yang dibangun pemerintah daerah setempat.
“Proyek-proyek bermasalah sangat banyak dan akan kita pantau dan evaluasi. Tujuannya agar tidak ada proyek yang sia-sia atau mubazir,” kata Ketua Komisi III DPRD Karimun Zainuddin Ahmad di Tanjung Balai Karimun, Selasa (14/10).
Zainuddin yang akrab disapa Kep Din mengatakan, proyek-proyek bermasalah seperti gedung KECC dan proyek lainnya akan dievaluasi agar tidak ada kerugian keuangan negara dalam pembangunannya.
Selain gedung KECC, proyek Jalan Lingkar atau Coastal Area di kawasan pesisir Tanjung Balai Karimun juga menjadi atensi komisi yang ia pimpin.
“Proyek tahun jamak jalan lingkar pesisir atau coastal area yang dikerjakan dua tahap dan telah menelan APBD Karimun hampir mencapai Rp300 miliar diprediksi tidak akan selesai tepat waktu,” kata dia.
Selain proyek bermasalah, sektor pertambangan juga menjadi perhatian serius karena ia menilai sudah carut-marut. “Kita akan tindaklanjuti sampai tuntas,” kata dia.
Zainuddin Ahmad menegaskan, akibat dari pembiaran dari kondisi tersebut selama ini, telah menimbulkan kerugian keuangan negara dengan jumlah nominal yang cukup besar.
“Sebagai contoh tentang sejumlah Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) timah di laut yang berdampak terhadap kerusakan terumbu karang. Ironisnya, tidak sedikitpun memberikan kontribusi bagi daerah,” ucapnya.
Ia menambahkan penuntasan proyek-proyek itu tidak hanya sekadar memanggil penanggung jawab proyek, tetapi kalau perlu dibawa ke ranah hukum. (rdi)
