Kepala Disperkim Kota Semarang, Yudi Wibowo./Dok.Foto.Ist.(jurnalterkini.id/Ponco)
SEMARANG, jurnalterkini.id – Dalam 100 hari kerja pertama Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng dan Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin (Agustin-Iswar), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang mencatat berbagai capaian penting dalam sektor penyediaan hunian layak dan peningkatan infrastruktur permukiman.
Kepala Disperkim Kota Semarang, Yudi Wibowo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaksanakan program pembangunan rumah baru serta rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini merupakan bagian dari prioritas pembangunan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh di Ibu Kota Jawa Tengah tersebut.
“Tahun 2025 ini, Disperkim membangun 10 unit rumah baru untuk warga MBR, dengan potensi tambahan 10 unit lagi melalui mekanisme anggaran perubahan,” jelas Yudi.
Penerima bantuan perumahan wajib memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yakni terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), belum memiliki rumah, dan termasuk dalam kategori MBR. Setiap unit rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp 40 juta. Namun, warga penerima diperbolehkan menambah dana pribadi untuk memperluas atau meningkatkan kualitas bangunan.
Lokasi pembangunan rumah baru difokuskan di wilayah pinggiran kota seperti Gunungpati, Mijen, dan Genuk. Selain membangun rumah baru, program ini juga menyasar penghuni rumah susun (Rusun) yang telah memiliki lahan agar dapat pindah ke hunian pribadi. Tujuannya agar unit di Rusun bisa kembali dimanfaatkan oleh masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal sama sekali.
“Dengan relokasi ini, hunian di Rusun bisa terus dimanfaatkan secara bergantian oleh mereka yang paling membutuhkan,” imbuh Yudi.
Tak hanya itu, program rehabilitasi RTLH juga terus berjalan. Pada tahun 2025, Disperkim menargetkan 560 unit rumah untuk direhabilitasi. Dalam 100 hari pertama pemerintahan Agustin-Iswar, sebanyak 70 unit telah rampung diperbaiki.
Uniknya, pelaksanaan program ini dilakukan dengan metode swakelola melalui kelompok masyarakat (Pokmas). Bahan bangunan dibeli dari toko lokal dan pembayaran dilakukan langsung oleh Disperkim kepada penyedia bahan dan para tukang. Metode ini tak hanya memberdayakan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Disperkim juga terus membenahi infrastruktur lingkungan dengan membangun saluran drainase, pavingisasi, pengaspalan jalan, serta talud. Proyek-proyek ini bersumber dari usulan masyarakat melalui skema swakelola serta aspirasi DPRD melalui Pokok Pikiran (Pokir).
Program-program ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan kualitas permukiman dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya Kota Semarang sebagai kota yang layak huni, inklusif, dan berkelanjutan.
(PH)
