Wawancara Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, seusai Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (POK) dengan wartawan./Dok.Foto.Humas.(jurnalterkini.id/Ponco)
SEMARANG, jurnalterkini.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengumumkan pembentukan satuan tugas (Satgas) pengelolaan sampah sebagai bagian dari komitmen daerah terhadap target nasional Indonesia bebas sampah tahun 2029 yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Langkah tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (POK) terkait APBD 2025 yang digelar di Semarang, Rabu (14/5). Dalam kesempatan itu, Gubernur Luthfi menegaskan pentingnya kepemimpinan Jawa Tengah sebagai provinsi pelopor dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan berkelanjutan.
“Jawa Tengah tidak boleh biasa-biasa saja. Kita harus jadi yang terdepan. Saya ingin ini dikonsolidasikan lewat satgas. Jangan tunggu-tunggu lagi,” tegas Luthfi di hadapan para kepala daerah dan pejabat terkait.
Satgas yang akan dibentuk tidak hanya akan bergerak secara administratif, tetapi juga bertugas melakukan edukasi masyarakat, supervisi lapangan, serta mempercepat inovasi pengelolaan sampah berbasis teknologi dan sosial. Pendekatan menyeluruh dari hulu ke hilir akan diterapkan—mulai dari pembatasan produksi sampah, pemilahan, hingga pemanfaatan kembali dalam skema ekonomi sirkular.
Pembentukan Satgas ini juga merupakan bagian dari persiapan Jawa Tengah menjelang Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Banyumas pada Juni 2025.
Sebelumnya, Gubernur Luthfi telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) guna mengatasi berbagai persoalan darurat sampah yang masih dihadapi sejumlah daerah di Jateng.
Saat ini, berbagai inovasi pengelolaan sampah telah berjalan di Jawa Tengah. Beberapa di antaranya adalah pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) di TPST Jeruk Legi, Cilacap dan TPST BLE Banyumas, serta Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPA Putri Cempo, Solo. Selain itu, program Desa Mandiri Sampah yang telah melibatkan 88 desa sejak 2023 juga menjadi langkah strategis dalam mengubah perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah, Widi Hartanto, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah teknis pembentukan Satgas bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Satgas akan segera kami bentuk dan siap bergerak cepat. Rapat koordinasi nasional akan digelar di Banyumas sekitar Juni,” jelas Widi.
Satgas ini diharapkan mampu mempercepat perubahan perilaku masyarakat serta memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai pelopor nasional dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan.
(PH)
