Sekda Jateng, Sumarno, dalam acara Halalbihalal dan Halaqah Ulama yang digelar MUI Jawa Tengah di MAJT, Semarang./Dok.Foto.BJ.(jurnalterkini.id/Ponco)
SEMARANG, jurnalterkini.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menjalin kerja sama strategis dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam upaya menjaga dan mengelola tanah wakaf sawah agar tetap difungsikan sebagai lahan pertanian. Langkah ini merupakan bagian dari strategi mendukung ketahanan pangan nasional.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno, dalam acara Halalbihalal dan Halaqah Ulama yang diselenggarakan oleh MUI Jawa Tengah di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Semarang, Sabtu (3/5). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia.”
Sumarno menyoroti maraknya alih fungsi tanah wakaf pertanian menjadi bangunan. Ia menegaskan bahwa fenomena ini harus dikendalikan melalui regulasi yang ketat agar tidak mengganggu keseimbangan tata ruang dan ketahanan pangan.
“Kami telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW). Selanjutnya, pemerintah kabupaten/kota wajib menetapkan dan melindungi luas lahan sawah yang ada,” ujar Sumarno.
Ia juga menekankan bahwa setiap pembangunan di atas tanah wakaf harus melalui proses perizinan yang ketat, termasuk asesmen dari pemerintah daerah untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang.
“Penting untuk menilai secara saksama apakah lahan wakaf tersebut masih dapat digunakan sebagai lahan pertanian atau diperbolehkan menjadi bangunan. Jenis bangunan yang diizinkan pun harus jelas dan sesuai peruntukan,” tambahnya.
Sumarno berharap MUI dapat berperan aktif dalam menjaga fungsi tanah wakaf agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum negara. Ia juga mengingatkan pentingnya ketaatan terhadap hukum Allah, Rasul, dan pemerintah sebagai tanggung jawab bersama umat.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum MUI Pusat, KH Anwar Iskandar, menegaskan komitmen MUI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal persoalan kebangsaan, termasuk pengelolaan wakaf.
“MUI harus kreatif dalam mengembangkan kerja sama, agar dapat memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya kepada umat,” ujarnya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua MUI Jawa Tengah Ahmad Darodji, jajaran pengurus MUI, serta para ulama dari berbagai daerah.
(PH)
