Karimun (jurnal) – Sejumlah satuan kerja perangkat daerah mendapat sorotan dari DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan karena dinilai berkinerja buruk.
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang dihadiri Bupati Karimun Nurdin Basirun, Jumat (3/7)
Beberapa SKPD yang mendapat sorotan tersebut antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan RSUD Karimun.
Sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Karimun menyoroti kinerja beberapa SKPD di Pemkab Karimun sebagaimana disampaikan langsung Ketua Pansus Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2013, HM.Taufiq.
Fraksi Partai Amanat Nasional menyoroti beberapa SKPD yang dinilai menunjukkan kinerja yang kurang dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal itu sebagaimana ditemukannya kelemahan-kelemahan dalam audit BPK seperti di RSUD, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehata (Dinkes), Sekretariat Daerah dan Perusahaan Daerah (Perusda).
Bupati Nurdin Basirun berjanji akan menindaklanjuti sorotan DPRD tersebut.
“Memang ada beberapa SKPD yang jadi catatan dari DPRD Kabupaten Karimun. Saya rasa sudah saatnya perlu penyegaran. Kalau bahasa birokrasi itu pasti sudah mengerti lah apa yang saya maksud,” kata Nurdin, kemarin.
Kapan rencana penyegaran atau mutasi pada pimpinan di jajaran SKPD, Nurdin mengaku sesegera mungkin akan dilakukan. Termasuk Kepala Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karimun yang telah dua tahun statusnya berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) namun dinilai belum ada peningkatan.
Dalam penyegaran yang akan dilaksanakannya itu lanjut Nurdin, tentunya akan melihat sejauh mana efektifnya penyegaran yang akan dilakukan.
Politik dan moral dari DPRD pun sudah beberapa kali menyampaikan hal itu kepada pemerintah daerah dan secara pribadi. Dan itu, kata Nurdin, harus peka terhadap laporan tersebut.
“Yang paling disoroti kesemuanya terdapat pada pelayanan dasar untuk masyarakat. Deperti di Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik) dan beberapa pelayanan dasar lainnya juga perlu dilakukan penyegaran,” ujar Nurdin.
Kalau memang ada protes, menurutnya, ya harus dipelajari. Tapi kalau itu terjadi, pasti sangat disayangkan. Namun yang jelas penyegaran itu perlu.
“Orang kalau memegang suatu jabatan terlalu lama, pasti ada titik jenuhnya,” pungkasnya. (rus/haluankepri.com)
