Aktivis Lingkungan Dorong Pemerintah Batalkan Proyek Tanggul Laut Raksasa

Orang-orang berjalan di dekat tanggul laut raksasa yang digunakan sebagai pembatas untuk mencegah air laut mengalir ke daratan dan menyebabkan banjir di Jakarta, 27 Juli 2019. (Achmad Ibrahim/AP)
Orang-orang berjalan di dekat tanggul laut raksasa yang digunakan sebagai pembatas untuk mencegah air laut mengalir ke daratan dan menyebabkan banjir di Jakarta, 27 Juli 2019. (Achmad Ibrahim/AP)

Aktivis Lingkungan: Pembangunan Tanggul Laut Raksasa, Solusi yang tidak Solutif

Manajer Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Dwi Sawung tidak yakin pembangunan tanggul laut raksasa ini merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada; bahkan dinilai berpotensi menimbulkan masalah baru.

Bacaan Lainnya

“Misalnya masalah pencemaran sungai di Jakarta. Kalau dibangun GSW, maka pecemarannya akan terkonsentrasi di dalam pulau, jadi akan menambah permasalahan baru. Lalu hitungan ekologisnya terhadap habitat ataupun satwa. Kemudian (potensi) pola arus laut yang pasti akan berubah,” ungkap Sawung kepada VOA.

Sawung mencontohkan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta yang diklaim oleh pemerintah daerah setempat sebagai solusi atas potensi tenggelamnya Jakarta, yang ternyata tidak terbukti. Solusi itu malah berdampak pada tenggelamnya beberapa wilayah pesisir di sekitarnya.

“Harusnya yang diselesaikan itu, penurunan muka tanahnya. Misalnya mengurangi penyedotan air tanah, mengurangi pembangunan bangunan yang sangat masif yang membuat daratan makin turun. Tapi itu tidak dilakukan selama ini,” jelasnya.

Hal senada disampaikan juru kampanye Urban Justice Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, yang mendorong pemerintah untuk membatalkan atau tidak meneruskan mega proyek itu.

“Kami Greenpeace secara tegas menolak pembangunan GSW kenapa? Karena bukan hanya karena nilai proyeknya yang tinggi, dan upaya pemerintah untuk mencari investor, tapi juga karena dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat,” ungkap Jeanny.

Ia mencontohkan penurunan pendapatan nelayan akibat proyek itu.

“…kita sama-sama tahu bahwa proyek ini sebenarnya hanya ganti nama, dulu kan ada proyek NCICD, terus ganti lagi menjadi GSW, yang ujung-ujungnya lagi kita bicara soal tembok laut yang mana tembok lautnya sendiri sebenarnya pelan-pelan sudah mulai terbangun mulai dari tembok laut yang pendek sekitar 8-9 tahun yang lalu, kemudian tembok laut yang mulai agak tinggi di 4-5 tahun yang lalu. Itu mulai dilakukan pelan-pelan oleh pemerintah sebenarnya. Jadi ini tidak mulai benar-benar dari nol, tetapi efeknya sudah mulai dirasakan sama nelayan-nelayan kita,” jelasnya.

Greenpeace Indonesia, menyarankan pemerintah untuk menanam mangrove secara masif untuk memperbaiki ekosistem laut secara keseluruhan. Selain itu, penanaman mangrove ini juga bertujuan untuk memecah ombak di laut sehingga abrasi tidak terjadi di wilayah pesisir.

“Dibandingkan membangun tembok laut, membangun reklamasi, kenapa tidak kita biarkan alam membangun ruangnya sendiri dengan menumbuhkan mangrove, itu jadi pilihan dan solusi terbaik. Yang selalu jadi alasan pemerintah kenapa tidak mau menumbuhkan mangrove secara besar-besaran adalah selalu karena proses pertumbuhannya yang lama butuh waktu minimal 5-10 tahun. Benar, tapi dibandingkan dia harus bangun tembok yang sudah merusak laut dan pesisir, lalu ada dampak sosial, lingkungan dan ekonominya besar di masyarakat, dari beberapa tahun yang lalu, kenapa gak dari beberapa tahun yang lalu menanam mangrove?,” pungkasnya. [voa]

Jaringan: VOA

Total Views: 730

Pos terkait