Karimun, JurnalTerkini.id – Dewan Perwakilan Cabang Ikatan Pendidikan Nusantara (DPC-IPN) Karimun bersama ASN lintas OPD Pemkab Karimun menggelar aksi damai mempertanyakan soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sudah lima bulan tidak cair.
Aksi damai ini dipimpin Ketua DPC-IPN Karimun Mahadi di halaman Kantor Bupati Karimun, Rabu (8/1/2025).
Aksi ini berlanjut dengan audiensi bersama perwakilan pemerintah daerah, yakni Plt Sekda Karimun Djunaidy didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dwiyandri Kurniawan.
“Dari hasil pertemuan audiensi tadi, dari Pemda Karimun dalam hal ini BPKAD bersama Pj Sekda Karimun Djunaidy akan melakukan konsultasi lagi dengan kementerian dalam negeri. Apakah TPP yang lima bulan pada 2024 bisa dibayarkan atau tidak,” kata Ketua DPC-IPN Karimun Mahadi.
Sedangkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karimun bagi teman-teman tenaga pendidik telah dibayarkan tambahan penghasilan (Tamsil) guru untuk triwulan ke-4 2024 bagi penerima lama sudah dibayarkan pada awal Desember 2024.
“Tadi juga ada turut serta Aparatur Negara Sipil (ASN) lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
menyampaikan hal yang sama. Sedangkan, untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan ke-4 tahun
2024 akan dibayarkan pertengahan bulan ini. Tapi, untuk masalah TPP kita masih menunggu hingga
akhir bulan ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Karimun Dwiyandri menjelaskan, untuk TPP sendiri pihaknya akan
berkoordinasi dengan kemendagri apakah bisa dianggarkan di tahun 2025 atau tidak. Artinya, TPP yang tidak terbayarkan sebanyak 5 bulan di tahun 2024 lalu.
“TPP tahun 2024 sebanyak 5 bulan mencapai Rp40 miliar. Nanti, TPP tahun 2025 yang telah
dianggarkan sekitar Rp80 miliar sampai Rp100 miliar untuk 1 tahun. Jadi, diakumulasikan menjadi Rp120 miliar akan dibagikan pada tahun ini,” terangnya.
Sedangkan, Ketua DPRD Karimun Raja Rafiza mengatakan bahwa tahun ini TPP ASN telah dianggarkan namun tidak seperti tahun 2024. Artinya, TPP yang akan diterima oleh ASN Pemkab Karimun akan berkurang dan setiap bulan akan diterima oleh ASN.
“Kita sudah sepakat, anggaran pokir dipotong 25 persen, agar tahun ini APBD Karimun
mencapai Rp1,386 trilun sehingga pada tahun 2026 kembali normal,” ucapnya. (jms)
