Pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, belum juga tuntas. Padahal, Presiden Joko Widodo yang menginisiasi pembangunan mega proyek ini akan lengser pada 20 Oktober mendatang.
JAKARTA – Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rustanto mengakui pembebasan lahan di calon ibu kota negara Republik Indonesia itu belum juga rampung.
Pihak LMAN, kata Rustanto, setidaknya mengelola pembebasan lahan 15 proyek strategis nasional (PSN) yang ada di IKN. Hingga 4 Oktober, anggaran yang digelontorkan telah mencapai Rp2,85 triliun. Jumlah tersebut belum mencapai target dari yang ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya.
“Untuk IKN dari total kebutuhan dananya itu adalah Rp5,9 triliun. Sudah direalisasikan Rp2,85 triliun, jadi masih ada sekitar Rp3 triliun (yang belum terealisasi),” ungkap Rustanto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/10/2024).
Belum terealisasinya target tersebut, katanya, disebabkan berbagai permasalahan di lapangan, namun bukan karena ketiadaan dana.
Menurutnya, permasalahannya sangat kompleks. Pertama, katanya, karena lahan IKN adalah kawasan hutan yang luasnya mencapai 100 hektare.
Kedua, lanjutnya, karena proses identifikasi dan inventarisasi tanah yang dibebaskan tidak bisa secepat diharapkan pemerintah. Permasalahan lainnya, menurut Rustanto, adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas. Maka dari itu, menurutnya, pemerintah senantiasa memprioritaskan tanah mana yang perlu dibebaskan secara cepat agar mega proyek ini dapat berjalan.
“Jadi itu dulu yang diprioritaskan, karena memang ada beberapa pihak yang belum diganti rugi, tapi pihak-pihaknya bilang OK silahkan dilewati terlebih dahulu, maksudnya silahkan lewat PSN-nya. Jadi itu yang kadang sangat membantu percepatannya. Jadi ada pihak-pihak yang dalam hal ini belum menerima ganti rugi, tapi mereka yang penting ada keyakinan bahwa ada jaminan bahwa mereka akan menerima ganti rugi, karena ya itu, berkali-kali kita sampaikan bahwa untuk PSN ketika pemerintah komitmen untuk membangun PSN ya otomatis lahannya juga harus siap,” jelasnya.
