Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jumat (23/8/2024), memperingatkan bahwa kekejaman serupa terhadap Rohingya seperti yang terjadi pada 2017 bisa terulang. Mereka juga mengungkapkan kekhawatiran mendalam tentang krisis kemanusiaan yang tengah menghantam Negara Bagian Rakhine.
Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kemerosotan tajam situasi di Myanmar, terutama di Rakhine. Ia menyatakan bahwa ratusan warga sipil dilaporkan tewas saat berusaha melarikan diri dari kekacauan pertempuran.
Sejak pemberontak Tentara Arakan menyerang pasukan junta militer Myanmar pada November, Rakhine diguncang oleh serangkaian aksi bentrokan. Serangan tersebut mengakhiri gencatan senjata yang diberlakukan sejak kudeta militer pada 2021.
Turk menyalahkan kedua belah pihak atas pelanggaran terhadap Rohingya, termasuk pembunuhan di luar hukum, penculikan, dan pengeboman kota-kota yang semena-mena.
Kelompok bersenjata etnis Arakan mengungkapkan bahwa mereka berusaha menguasai lebih banyak otonomi untuk penduduk etnis Rakhine di negara bagian tersebut, yang juga dihuni oleh sekitar 600.000 anggota minoritas Muslim Rohingya.
Pada 2017, ratusan ribu warga Rohingya melarikan diri dari Rakhine menyusul adanya tindakan reprseif pasukan militer. Tindakan tersebut kini menjadi fokus dalam kasus pengadilan genosida yang digelar PBB.
“Ribuan warga Rohingya terpaksa melarikan diri dengan berjalan kaki, sementara Tentara Arakan terus-menerus memindahkan mereka ke tempat-tempat yang tidak menyediakan perlindungan yang aman,” kata Turk dalam sebuah pernyataan.
“Karena penyeberangan perbatasan ke Bangladesh tetap ditutup, anggota komunitas Rohingya terjebak di antara militer dan sekutunya serta Tentara Arakan, tanpa jalan menuju tempat yang aman.”
Saat ini, Bangladesh menampung sekitar satu juta pengungsi Rohingya.
“Bulan ini memperingati tujuh tahun sejak operasi militer yang memaksa 700.000 orang melintasi perbatasan ke Bangladesh. Meski dunia berjanji ‘tidak akan pernah lagi,’ kita kembali menyaksikan pembunuhan, penghancuran, dan pengungsian di Rakhine,” kata Turk.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam sebuah pernyataan meminta semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk segera menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil.
Ia juga mendesak dilakukannya peningkatan “upaya perlindungan regional untuk memberikan akses kepada masyarakat yang terdampak konflik dan mendukung negara tuan rumah,” khususnya Bangladesh.
