Sementara itu politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, mengatakan survei itu masih bersifat dinamis lantaran pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk pilkada serentak belum dibuka.
“Jadi semuanya bisa memungkinkan terjadi. Ini lebih awal karena belum ada calon yang benar-benar fixed untuk bisa mendaftar ke Komisi PemilihanUmum (KPU),” katanya.
Djarot menilai hasil survei itu bisa menjadi alat untuk meningkatkan atau menjatuhkan calon tertentu yang menjadi kontestan di pilkada.
“Survei ini juga bisa digunakan oleh siapa pun juga dalam rangka untuk meng-upgrade dan men-downgrade calon tertentu. Survei juga bisa digunakan oleh seseorang untuk menggiring opini pada calon tertentu. Jadi (hasil survei) membuka berbagai peluang itu,” ujarnya.
Djarot menjelaskan, jika pemilih di Sumut memiliki hal menarik. Menurutnya, masyarakat di Sumut kerap mengubah pilihannya menjelang hari pencoblosan sehingga berpotensi membuka peluang terjadinya politik uang dan politisasi bantuan sosial (bansos).
“Jadi ini yang perlu diwaspadai. Ini sebenarnya titik kritis, di mana itu membuka peluang terjadinya politik uang atau politisasi bansos. Ini perlu harus diwaspadai oleh semuanya terjadinya peluang politik uang dan politisasi bansos, termasuk terjadinya peluang abuse of power untuk bisa menggiring pemilih yang belum menentukan pilihan,” jelas Djarot.
