Akbar pun menilai pertumbuhan utang yang tidak terkendali berpotensi mempersempit ruang fiskal dan membebani pemerintahan mendatang. Apalagi pemerintahan yang baru akan dihadapkan dengan utang jatuh tempo yang mencapai 800 triliun rupiah pada 2025-2027.
“Itu adalah situasi 2025-2027 di mana profil jatuh tempo utang pemerintah sangat tinggi. Utang pemerintah berbeda-beda jangka waktunya. Ada utang pemerintah yang sifatnya jangka panjang dan pendek. Tapi kombinasi itu semua perlu diperhatikan karena akan meningkat cukup besar pada tiga tahun ke depan,” jelas Akbar.
Akbar menyarankan agar pemerintah segera melakukan mitigasi risiko fiskal menjelang rezim yang baru seperti pengendalian belanja, peningkatan penerimaan negara, hingga pembiayaan dan pengelolaan utang.
“Pentingnya kita untuk mengendalikan defisit dan utang. Kalau tidak hati-hati maka akan menjadi beban pemerintah yang serius di masa depan, baik untuk membayar pokoknya maupun bunga dari utang,” tandasnya.
