Risiko fiskal Indonesia pada 2024 menunjukkan tren yang patut diwaspadai. Ekonom memprediksi utang Indonesia kian melebar di pemerintahan yang baru.
MEDAN – Direktur Riset bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Akhmad Akbar Susamto atau yang akrab dipanggil Akbar memprediksi utang Indonesia akan semakin melebar di pemerintahan yang baru di bawah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Beberapa faktor penyebabnya adalah lambatnya pertumbuhan penerimaan pajak yang mencerminkan normalisasi harga komoditas dan pelemahan aktivitas ekonomi.
Berdasarkan data dari CORE Indonesia, pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPNDN) dan pajak penghasilan (PPh) Badan yang berkontribusi 42,1 persen terhadap penerimaan negara malah mengalami kontraksi signifikan masing-masing sebesar 9,1 persen dan 35,7 persen.
Sementara itu belanja pemerintah secara agregat meningkat sebesar 17 persen dengan pertumbuhan tinggi seperti belanja barang 25 persen, belanja modal 18,5 persen, dan belanja pegawai 16,6 persen.
“Sebagai konsekuensi dari defisit belanja pemerintah tentu saja adalah pelebaran utang. Ketika mengalami defisit, maka pendanaan untuk belanja-belanja pemerintah sebagian besar itu dari utang,” kata Akbar dalam diskusi daring bertajuk Mitigasi Risiko Ekonomi Jelang Pemerintahan Baru, Selasa (23/7/2024).
Utang Pemerintah Indonesia per 31 Mei 2024 mencapai Rp8.353 triliun atau setara dengan 300 persen dari realisasi pendapatan negara pada 2023.
Akbar mengatakan utang pemerintah masuk dalam kategori tidak aman lantaran angka itu jauh melampaui rekomendasi dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).
“Jadi kalau dilihat dari indikator-indikator itu kita sudah tidak aman sebenarnya. Posisi utang pemerintah terhadap pendapatan cenderung tidak aman karena melebihi batas yang ditetapkan oleh IMF misalnya dalam range 90-150 persen. Nah, kita sudah sampai 300 persen,” ujarnya.
