Menkeu juga menyatakan bahwa Prabowo telah sepakat agar defisit APBN akan tetap dijaga di bawah tiga persen.
“APBN 2024, tetap dijaga defisitnya di bawah tiga persen dan ini adalah komitmen yang sama dan kami sudah menyampaikan juga kepada presiden terpilih, Bapak Prabowo dan beliau juga memberikan keyakinan dan arahan bahwa beliau berkomitmen terhadap defisit di bawah tiga persen,” katanya.
Ia memastikan bahwa transisi APBN akan terus dikomunikasikan, dikoordinasikan, dan disinkronkan antara pemerintah yang saat ini sedang menyusunnya dan pemerintahan yang akan datang.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono mengungkapkan anggaran senilai Rp71 triliun dinilainya sebagai awal yang baik untuk memulai program unggulan dari Prabowo-Gibran.
“Rp71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik, tadi Ibu menkeu menyatakan kami berkomitmen untuk melakukan program unggulan Prabowo ini secara bertahap, kuncinya bertahap tetapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas dan tentunya kita ingin mencapai target 100 persen secepat mungkin,” ungkap Thomas.
Pihaknya, kata Thomas, juga akan tetap memperhatikan postur fiskal di dalam APBN yang akan tetap dijaga supaya tetap prudent, sehat dan berkelanjutan agar target defisit APBN terhadap PDB yang disepakati di bawah level tiga persen bisa tercapai.
“Di sini kami sebagai tim gugus tugas ingin menyatakan secara gamblang bahwa dengan angka Rp71 triliun, dengan kesepakatan tersebut artinya deficit range itu terjamin,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini, Thomas juga menegaskan kabar burung mengenai rencana Prabowo yang ingin menaikkan rasio utang terhadap PDB mencapai 50 persen adalah tidak benar.
“Dan rasio utang terhadap PDB yang mungkin beberapa minggu lalu dikatakan kita mempunyai rencana (menaikkan) ke atas 50 persen dan sebagainya, itu tidak mungkin, silahkan saja dihitung, Intinya bahwa kami tetap berkomitmen mengenai target-target yang akan sudah direncanakan oleh pemerintahan ini dan akan disepakati oleh DPR,” tuturnya.
