Batu sandungan yang lebih besar bisa jadi adalah presiden terpilih Prabowo Subianto.
Prabowo memenangkan pemilu pada Februari dengan menjanjikan “keberlanjutan”, tetapi mantan panglima Kostrad tersebut memiliki proyek warisannya sendiri yang bermasalah, yakni program “makanan gratis” senilai $29 miliar yang dimaksudkan untuk mengekang stunting.
Secara pribadi, Prabowo belum membahas perpindahan ke IKN dengan timnya, dan meskipun ia telah berjanji untuk terus mengembangkannya, hal tersebut sepertinya tidak akan terjadi secepat yang diharapkan Jokowi, kata seorang politisi yang memiliki pengetahuan langsung mengenai masalah itu kepada kantor berita Reuters.
Juru bicara Prabowo tidak segera menanggapi permintaan komentar, namun secara terbuka Prabowo mengatakan dia berkomitmen untuk melanjutkan proyek tersebut.
Sejumlah anggota koalisi Prabowo juga secara pribadi membahas keraguan mengenai kapasitas anggaran negara untuk mendanai ibu kota baru dan program gizi tersebut, kata seorang politisi senior yang terlibat.
“Jika sumber daya menjadi langka, (IKN) hanya akan menjadi barang yang tidak berguna,” kata analis politik Kevin O’Rourke. “Akan ada banyak persaingan memperebutkan anggaran belanja di pemerintahan Prabowo.”
Dibayangkan sebagai kota pintar ramah lingkungan yang sangat modern dan dilengkapi dengan taksi terbang, IKN lebih ambisius secara teknologi dan logistik dibandingkan ibu kota-ibu kota administratif baru di kawasan Asia seperti Naypyidaw di Myanmar, dan Putrajaya di Malaysia.
Ribuan PNS rencananya akan diberangkatkan ke IKN mulai September ini, tetapi ada pula yang enggan berangkat.
Dari hampir selusin pegawai negeri sipil yang berbicara kepada Reuters, hanya dua yang ingin pindah, sementara yang lain mengatakan mereka akan mempertimbangkan untuk berhenti atau meminta mutasi jika diminta pindah.
“Tidak ada apa-apa di sana, fasilitas kesehatan dan pendidikan, dan sebagainya,” kata seorang pegawai negeri di Kementerian Perhubungan. “Itu bukan pilihan, melainkan pengorbanan.”
Pemerintah telah memastikan fasilitas dasar termasuk apartemen, air, listrik, dan internet akan siap ketika pegawai negeri sipil tiba, kata Danis Sumadilaga, kepala gugus tugas infrastruktur proyek IKN.
“Kita harus paham, tidak semua fasilitas bisa didapat dalam sekejap. Kita ke sana untuk bekerja, mau fasilitas apa? Tidak bisa diharapkan seperti Jakarta,” ujarnya dalam sebuah wawancara baru-baru ini.
