JAKARTA – The Habibie Center menilai pemerintahan baru mendatang perlu memperluas keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organizations/CSO) untuk membantu upaya deradikalisasi dan reintegrasi mantan narapidana terorisme (Napiter) yang telah bebas di Indonesia.
Peneliti The Habibie Center Johari Efendi mengungkapkan dari Program Psiko-Sosial Untuk Poso yang Lebih Kuat (Proposoku) 2022-2024 di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pihaknya mendapati Organisasi Masyarakat Sipil mendapat kepercayaan yang tinggi dari mantan napiter untuk mendiskusikan keinginan dan kebutuhan mereka.
“Contohnya teman-teman eks narapidana teroris di Poso kalau mau tanya bantuan sosial, mereka agak takut datang ke pemerintah kabupaten. Justru mereka datang ke satu lembaga namanya LPMS (Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil-red). Jadi kayak tanya ke LPMS ‘tolong tanyakan dong ke kabupaten program apa yang bisa kita akses’, Jadi saya pikir kepercayaan ini menjadi menarik ya, itu bisa jadi satu modal sebetulnya,” kata Johari Efendi saat menjadi narasumber dalam Diskusi Bicara Terorisme bertema Tantangan Penanganan Terorisme di Masa Pemerintahan Baru, Kamis (16/5/2024).
Menurut Johari, CSO dapat berperan membantu upaya reintegrasi atau penyatuan kembali mantan napiter ke tengah masyarakat melalui pendekatan psikososial. Program Proposoku pada 2022 hingga 2024 telah diikuti 120 orang yang terdiri atas 80 mantan napiter dan pasangan mereka, juga 40 tokoh masyarakat dan perwakilan pemerintah. Para mantan napiter itu dilatih keterampilan usaha, pengelolaan keuangan serta kecakapan berkomunikasi dengan orang lain.
“Kita perlu sebetulnya membangun figur-figur, bagaimana kita menciptakan credible voices, kalau saya berbicara mengenai deradikalisasi, disengagement mungkin orang tidak terlalu percaya. Tapi kalau mereka sendiri yang pernah ikut dalam program kita menjadi credible voices, memengaruhi rekan-rekan mereka proses itu akan menjadi lebih baik sebetulnya,” jelas Johari.
Menurutnya penting agar dalam pemerintahan baru mendatang, pelibatan organisasi masyarakat sipil semakin diperluas untuk membantu upaya deradikalisasi dan reintegrasi bagi mantan narapidana terorisme.
