Dinsos Karimun Gelar Forum Konsultasi Publik Tentang Standar Pelayanan

Kepala Dinas Sosial Karimun Muhammad Tang memimpin Forum Konsultasi Publik terkait penyusunan dan perubahan standa pelayanan di kantornya, Selasa (14/5/2024). (jurnalterkini.id/yogi)
Kepala Dinas Sosial Karimun Muhammad Tang memimpin Forum Konsultasi Publik terkait penyusunan dan perubahan standa pelayanan di kantornya, Selasa (14/5/2024). (jurnalterkini.id/yogi)

Karimun, JurnalTerkini.id – Dinas Sosial (Dinsos) Karimun, mengelar forum konsultasi publik terkait penyusunan dan perubahan standar pelayanan di Dinsos Karimun.

Kepala Dinas Sosial Karimun Muhammad Tang mengatakan, sesuai dengan Permen PANRB nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan maka pihaknya melakukan konsultasi publik yang melibatkan masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Kita ingin menyelaraskan kemampuan pelayanan dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan, guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas,” katanya, Selasa (14/5/2024).

Ia mengatakan, Dinsos Karimun memiliki 12 jenis layanan seperti memberikan rekomendasi kartu BPJS PBI-JK nonaktif, penanganan bencana alam atau sosial, pelayanan penyaluran bantuan logistik korban bencana alam atau sosial.

Kemudian, pendampingan anak berhadapan dengan hukum, pelayanan rekomendasi permohonan izin pengangkatan anak, rekomendasi penyandang disabilitas mental (orang dengan gangguan jiwa).

Selain itu, surat keterangan dan pelayanan orang terlantar, pengumpulan uang atau barang, undian gratis berhadiah, surat keterangan terdaftar LKS atau organisasi sosialo, permohonan data terpadu kesejahteraan sosial dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.

“Perlu digarisbawahi, pelayanan masyarakat kita tidak dipungut bayaran. Banyak juga warga yang marah datang ke kantor, tapi setelah kita jelaskan baru mereka paham. Terutama, tentang BPJS Kesehatan yang nonaktif,” ungkapnya.

Masih kata Tang lagi, terkait masalah BPJS Kesehatan yang nonaktif akan diaktifkan kembali melalui BPJS PBI harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dari Kementerian Sosial. Sebab, BPJS PBI sudah terdata dalam sistem yang terpusat.

“Harapan saya, forum konsultasi publik ini bisa memberikan masukan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik,” ucapnya.

Sementara itu Anwar Abu Bakar dari kalangan akademisi memberikan masukan, agar Dinsos terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar, saudara-saudara kita yang kurang mampu dapat bantuan dari pemerintah.

“Intinya, berikan pelayanan yang terbaik. Apabila ada kekurangan silahkan diarahkan kepada pihak-pihak terkait, agar segera mendapatkan bantuan,” singkatnya.(yra)

Pos terkait