Tak Perlu Khawatir dengan “Klub Presiden”
Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) lili Romli menilai baik “klub presiden” ini sepanjang dalam rangka untuk mendiskusikan, merumuskan bagaimana membangun Indonesia yang sejahtera dan demokrasi serta menjalin “silaturahmi”. Dan bukan dalam rangka melakukan koptasi dengan menjustifikasi atau melegitimasi pengambilan kebijakan yang merugikan rakyat.
Menurut Lili, “klub presiden” yang merupakan istilah ini tidak boleh diformalkan dan dalam pelaksanaannya tidak boleh menggunakan uang negara.
“Pengambilan keputusan di antara presiden dan mantan presiden kemudian menjadi alat legitimasi mengeluarkan kebijakan, bukan begitu. Karena, bagaimanapun proses pengambilan kebijakan itu harus ada persetujuan melalui DPR bukan di president club itu, bukan. Bahwa itu sebagai alat tukar pikiran ya nggak apa-apa,” ujar Lili, Minggu (5/5/2024).
Lili mengatakan dengan adanya diskusi dan komunikasi yang intens atau berkala antara presiden dan mantan-mantan presiden itu kemungkinan dapat mencairkan ketegangan yang terjadi antara mantan-mantan presiden seperti Megawati Soekarno Putri dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Megawati dengan Jokowi.
Namun demikian pengamat hukum tata negara di Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah berpendapat berbeda. Menurutnya, isu “klub presiden” adalah upaya untuk merangkul lawan-lawan politik Prabowo, dalam hal ini Megawati Soekarno Putri.
Menurutnya “klub presiden” yang ada di Amerika Serikat (AS) akan berbeda dengan di Indonesia. Pasalnya, di Indonesia, mantan-mantan presiden juga sekaligus menguasai partai politik.
”Jadi tidak pure membicarakan kenegarawanan sebenarnya, tetapi juga upaya untuk merangkul lawan-lawan politik karena mantan-mantan presiden Megawati, SBY misalnya adalah mereka-mereka juga memegang jabatan di partai politik. Ini semacam upaya penundukan partai-partai politik agar merapat di koalisi pemerintahan,” ungkapnya.
