Risiko keamanan dan politik
Meskipun tidak mengakui pemerintahan sementara Taliban, beberapa negara, termasuk sejumlah sekutu AS seperti India, Jepang, dan Turki, tetap mempertahankan misi diplomatik di Kabul.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk misi politiknya, juga tetap beroperasi di negara tersebut.
Tahun lalu, sebuah penilaian independen yang disponsori oleh PBB menyerukan peningkatan dan keterlibatan langsung komunitas internasional dengan otoritas de facto Taliban.
“Dari sudut pandang logistik, akan lebih mudah bagi AS untuk membantu warga Afghanistan yang berupaya pergi ke AS, jika staf dan fasilitas konsuler tersedia di sana,” Michael Kugelman, direktur Institut Asia Selatan di Wilson Center, mengatakan kepada VOA.
Namun, Kugelman memperingatkan tentang risiko politik dan keamanan jika AS kembali hadir ke Afghanistan, terutama selama tahun pemilu AS.
“Pemerintahan Biden kemungkinan besar akan merasa risiko keamanannya terlalu besar,” katanya.
Kekerasan terkait terorisme di Afghanistan telah menurun sebesar 75 persen selama dua tahun terakhir, menurut Indeks Terorisme Global 2023 dari Institute for Economics & Peace.
Penurunan tersebut tampaknya disebabkan oleh berakhirnya perang Taliban melawan pemerintah lama Afghanistan yang didukung AS.
Terlepas dari klaim Taliban untuk memulihkan perdamaian, kelompok teroris seperti cabang ISIS Khorasan, telah melakukan serangan di Afghanistan yang menewaskan ratusan orang yang sebagian besar adalah penganut agama minoritas.
“Keamanan nampaknya bukan masalah utama, namun bagaimana membuat keputusan terkait hubungan dengan Taliban, adalah masalah utama,” kata Kathy Gannon, mantan kepala biro Associated Press di Afghanistan dan Pakistan, kepada VOA.
Gannon berargumentasi bahwa Amerika Serikat, seperti negara-negara lain, perlu berinteraksi dengan 40 juta warga Afghanistan di dalam negara itu, untuk membuat kebijakan yang efektif. [voa]
Jaringan: VOA
Editor: M Sarih
