JAKARTA – Hampir satu bulan menjelang pemungutan suara, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan bahwa pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara, karena di dalamnya ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya peringatan ulang tahun Partai Demokrati Indonesia Perjuangan (PDIP) hari Rabu (10/1/2024) tidak dilangsungkan secara besar-besaran dan megah, tetapi secara sederhana di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Jakarta. Pidato politik yang disampaikan sang ketua umum, yang juga mantan presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri, juga tidak berapi-api, dan cenderung normatif.
Dengan mengangkat tema “Satyam Eva Jayate” atau “Kebenaran Pasti Menang,” Megawati bicara soal pelaksanaan hukum dan kekuasaan saat ini, yang sedianya tidak melebihi kedaulatan rakyat.
Ia mengajak seluruh kader partainya untuk memperkuat kedekatan dengan rakyat, yang “merupakan inti kekuatan partai” berlambang kepala banteng itu dan tidak hanya melihat sosok calon presiden tapi juga hati dan pikirannya saat menggunakan hak pilih pada tanggal 14 Februari nanti.
“Pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Di dalam pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Kekuasaan itu tidak langgeng, yang langgeng itu Yang Di Atas (Allah). Kekuasaan akan berhenti, apapun jabatannya,” katanya.
Megawati menyoroti kegelisahan warga karena meningkatnya beragam intimidasi menjelang hari pemungutan suara. Ia tidak merinci intimidasi yang dimaksudnya, tetapi menyampaikan rasa syukur dengan besarnya kekuatan masyarakat madani yang berani menyuarakan hati nurani mereka dan mengecam intimidasi yang terjadi.
Secara khusus Megawati menyerukan kepada aparatur negara, TNI dan Polri, untuk menjaga netralitas mereka. Sejumlah purnawirawan jendral secara terang-terangan telah menunjukkan dukungan politik mereka kepada tiap-tiap calon presiden. Megawati juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diminta untuk selalu menekankan kebenaran dalam pemilu.
