Kekhawatiran adanya konflik kepentingan dengan dipilihnya Letjen Maruli, menurutnya, tidak beralasan. Khairul menjelaskan, tidak hanya Jokowi, presiden-presiden sebelumnya juga selalu memilih atau menunjuk jabatan strategis seperti Panglima TNI, Kapolri dan sebagainya berdasarkan faktor kedekatan selain pengalaman yang mumpuni.
“Kita gak boleh ahistoris. Seolah-olah ini baru terjadi sekarang. Padahal menjelang pemilu 2019 lalu itu Panglima TNI, KSAD, Kapolri, Pak Hadi Tjahjanto, Pak Andi Perkasa, itu semua jelas orang-orang yang dekat dengan Presiden. Ada kekhawatiran yang digaungkan terus terkait potensi keberpihakan TNI\Polri di tahun politik. Kalau kita lihat di tahun 2019 TNI/Polri di klaim netral. Kemudian apa yang membedakan dengan hari ini? Pola penunjukannya tetap, yang berbeda hanya kontemplasi politiknya yang dulu kawan jadi lawan,” katanya.
Lebih jauh, kata Khairul, yang perlu menjadi perhatian lain dari KSAD yang baru ini adalah agenda perubahan doktrin di lingkungan TNI AD, agar senantiasa selaras dan mampu menjawab tantangan dan berbagai bentuk ancaman yang dihadapi oleh para prajurit terutama yang bersifat nonkonvensional.
“Artinya kompetensi prajurit perlu ditingkatkan terutama untuk potensi ancaman di masa depan yang bersifat nonkonvensional dan hibrida. Selain juga sebagai pembina kekuatan dan operational TNI AD, Pak Maruli juga harus memusatkan perhatian pada upaya memelihara, meningkatkan, dan kemudian memperkaya kemampuan para orajurit dan sarana serta prasarananya, supaya mampu menjawab dan mengantisipasi ancaman ke depan termasuk tantangan di kawasan rawan konflik yang berkaitan dengan kedaulatan dan keutuhan Indonesia,” pungkasnya. [voa]
Jaringan: VOA
Editor: Anton Marulam
