Di hadapan para pemimpin bisnis dan ekonomi anggota APEC, pada Kamis (16/11/2023), Presiden Joko Widodo berharap mereka berinvestasi di sejumlah sektor prioritas Indonesia, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Saya harap Bapak, Ibu dapat memanfaatkan peluang ini dengan lebih agresif dan lebih cepat,” ungkap Jokowi di APEC CEO Summit 2023.
Jokowi beberapa kali menyinggung proyek infrastruktur raksasa itu selama kunjungannya ke San Francisco untuk mengikuti KTT APEC 2023.
Dalam kuliah umumnya di Universitas Stanford, Jokowi menceritakan soal warisan dan ambisinya untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam pembangunan IKN. Ia bercita-cita menjadikan ibu kota baru yang dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu sebagai sebuah kota hijau nan pintar yang sarat teknologi.
Sementara dalam kuliah umum di Universitas Georgetown, presiden RI ke-7 itu mengatakan bahwa ia berharap IKN sudah dapat dihuni tahun 2024.
Jokowi menuturkan bahwa peluang investasi di IKN masih terbuka lebar di berbagai sektor, yaitu infrastruktur, transportasi, teknologi, pendidikan, energi, keuangan, pariwisata, kesehatan dan perumahan.
Saat ditanya wartawan sudah sejauh mana investasi asing yang masuk ke proyek IKN, Jokowi mengatakan, “Sampai saat ini belum ada, tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar (negeri) akan segera masuk. Kita lihat saja nanti, pasti akan masuk.”
Selain pembangunan IKN, Jokowi juga mengundang investor untuk menanamkan investasi mereka dalam sektor hilirisasi industri. Ia mengatakan, Indonesia sedang membangun ekosistem kendaraan listrik terintegrasi, dengan target produksi 600.000 mobil listrik pada 2030. Hal ini tak lepas dari posisi Indonesia sebagai produsen sekaligus pemilik cadangan nikel terbesar di dunia.
Saat ini, Indonesia sedang dalam tahap awal penjajakan kemungkinan terciptanya Perjanjian Dagang Bebas Terbatas (Limited Free Trade Agreement) dengan Amerika Serikat untuk kerja sama nikel dengan harapan dapat mengakses pasar Amerika dan meraup insentif dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) AS.
