Pemerintah Malaysia pada Jumat (23/6/2023) menyatakan akan menuntut Meta Platforms, perusahaan induk facebook ke ranah hukum karena tidak menghapus posting-posting berbahaya terkait ras, agama dan konten “tidak diinginkan” lainnya.
Sebelumnya pada pemilihan umum tahun lalu terjadi persaingan ketat yang menyebabkan peningkatan ketegangan etnis. Dan sejak berkuasa pada November, pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah berjanji untuk mengekang apa yang disebutnya posting provokatif yang menyentuh ras dan agama.
Facebook baru-baru ini “dibanjiri” oleh sejumlah besar konten yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan ras, royalti, agama, pencemaran nama baik, peniruan identitas, perjudian online, dan iklan penipuan, kata Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam sebuah pernyataannya.
Komisi itu juga mengatakan Meta telah gagal mengambil tindakan yang memadai meskipun badan itu telah berulang kali memintanya, dan bahwa tindakan hukum diperlukan untuk mempromosikan akuntabilitas keamanan dunia maya dan untuk melindungi konsumen.
Meta belum menanggapi permintaan komentar Reuters. Komisi itu juga tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang tindakan hukum apa yang mungkin diambil.
Ras dan agama adalah masalah pelik di Malaysia, yang mayoritas penduduknya etnis Melayu Muslim, di samping etnis Tionghoa dan etnis minoritas India.
Komentar tentang keluarga bangsawan negara itu juga merupakan masalah sensitif dan komentar negatif terhadap mereka dapat diadili berdasarkan undang-undang penghasutan.
Tindakan terhadap Facebook dilakukan hanya beberapa pekan menjelang pemilu lokal di enam negara bagian yang diperkirakan akan menjadi ajang pertarungan antara koalisi multietnis Anwar dan Muslim Melayu yang konservatif.
Facebook adalah platform media sosial terbesar di Malaysia, 60 persen dari 33 juta penduduknya memiliki akun di media sosial itu. [voa]
Jaringan: VOA
Editor: Anton Marulam
