Pengamat: Usul Prabowo Tidak Masuk Akal
Pengamat Hubungan Internasional di Universitas Airlangga, Surabaya, Radityo Dharmaputra, menilai Prabowo dan timnya tidak memahami konflik Rusia-Ukraina dan perkembangan situasi terkini di sana. Bagaimana mungkin memberlakukan gencatan senjata tanpa ada jaminan keamanan, tanya Radityo. Menurutnya usulan Prabowo itu tidak masuk akal.
“Siapa yang menjamin Rusia akan berhenti (menyerang) misalnya. Kan, nggak ada jaminan. Kita tidak bisa meminta dua pihak yang berperang untuk berhenti. Dari situ saja, sudah tidak masuk akal mengusulkan gencatan senjata, sementara yang jelas Ukraina diserang,” ujar Radityo.
Terkait penarikan pasukan kedua belah pihak sejauh 15 kilometer, Radityo menegaskan pasukan Rusia saat ini berada di wilayah Ukraina. Meski menarik 15 kilometer, pasukan Rusia masih berada di wilayah Ukraina. Karena itu, dia meyakini Ukraina tidak mungkin menerima usulan tersebut.
Dia juga ragu soal gagasan penempatan pasukan perdamaian PBB karena Rusia, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, tentunya tidak akan berdiam diri mendengar proposal itu. Radityo menilai usul melangsungkan referendum justru lebih tidak masuk akal lagi.
Secara keseluruhan, dia memperkirakan kelima usulan Prabowo untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina tidak mungkin dilaksanakan karena tidak sesuai kondisi di lapangan. Proses perdamaian baru bisa dilakukan jika perang berhenti, dan semua pasukan Rusia mundur dari wilayah Ukraina, termasuk wilayah-wilayah yang mereka klaim, paparnya.
Selain menurunkan ekspektasi atas penyelesaian konflik itu, Indonesia dinilai dapat memainkan peran dengan membuka komunikasi antara Rusia dan Ukraina; atau membentuk tim utusan khusus untuk menangani konflik Rusia-Ukraina dan dampaknya.
Lebih jauh Radityo mengatakan Indonesia sedianya menggandeng negara-negara kekuatan menengah, yakni anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) dan beberapa negara lain untuk membentuk sebuah forum dialog.
DPR Tegur Prabowo
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Prabowo Subianto untuk berhati-hati dalam menyampaikan opini, khususnya terkait konflik geopolitik antara Ukraina dan Rusia.
Ia menilai posisi Indonesia dalam konflik ini sudah jelas, apalagi dalam Sidang Umum PBB Februari 2023 lalu, Indonesia termasuk ke dalam 141 negara yang menentang invasi Rusia ke Ukraina dan mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. Indonesia, tambah Meutya, sedianya tetap menjunjung tinggi penegakan aturan atau rule of law, khususnya piagam PBB dan hukum internasional.
Indonesia, kata Meutya, menganut politik luar negeri bebas aktif. Hingga saat ini pun Indonesia masih terus mendorong dialog dan diplomasi antara Ukraina dan Rusia di berbagai forum multilateral. [voa]
Editor: Anton Marulam
