Ukraina secara terang-terangan menolak proposal perdamaian yang disampaikan Menteri Pertahanan Indonesia dalam sebuah forum keamanan. Sebagian pakar menilai usulan itu tidak masuk akal dan menunjukkan ketidakpahaman Prabowo akan konflik Rusia-Ukraina.
JAKARTA – Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko menyampaikan secara langsung penolakan pihaknya terhadap rencana perdamaian yang disampaikan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto. Senada dengan penolakan terhadap usul perdamaian yang disampaikan Presiden Joko Widodo sebelumnya, Ukraina menyebut usul-usul itu terkesan “pro-Rusia.”
Proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang disampaikan Prabowo dalam Dialog Shangri-La akhir pekan lalu, berisi lima point. Yaitu memberlakukan gencatan senjata, memundurkan posisi pasukan Rusia dan Ukraina hingga 15 kilometer, menurunkan pasukan penjaga perdamaian PBB di sepanjang zona demiliterisasi, membentuk pasukan pemantau yang meliputi negara-negara yang disepakati kedua pihak, serta menggelar referendum.
Dahnil Anzar Sinanjuntak, juru bicara Prabowo kepada VOA, Selasa (6/6/2-23) menjelaskan usulan damai yang disampaikan Prabowo di Singapura itu merupakan bagian dari upayanya menjalankan amanat konstitusi, yakni aktif mendorong perdamaian dunia. Hal ini, tambahnya, dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi politik bebas aktif yang dijalankan Indonesia.
Menurutnya, Prabowo akan terus menyuarakan resolusi damai, terlepas apakah disetujui atau tidak oleh pihak yang sedang berkonflik atau berperang.
“Penolakan adalah hal biasa dalam diplomasi. Yang terpenting adalah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk menjaga perdamaian dunia sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945. Itu akan terus dilakukan oleh Pak Prabowo sesuai amanat (konstitusi), yang sudah dilakukan juga oleh Presiden Jokowi,” kata Dahnil.
