Ia berharap berbagai gerakan masyarakat sipil dan buruh tidak akan terpecah meskipun nantinya memiliki strategi yang berbeda.
“Pilihan taktik boleh berbeda, tapi solidaritas gerakan antar masyarakat tidak boleh terpecah. Prinsipnya seperti itu,” ujar Herdiansyah kepada VOA, Minggu (9/4/2023).
Herdiansyah menambahkan koalisi partai politik besar ini merupakan cerminan dari demokrasi yang dikuasai elit politik. Menurutnya, pilihan politik atau pemimpin muncul dari publik, bukan hanya menjadi wacana elit politik saja.
Ia juga mengkritik Presiden Joko Widodo yang terlihat turut campur dalam gerakan koalisi besar partai politik ini. Menurutnya, sebagai presiden, Jokowi tidak etis terlibat dalam politik praktis. Kata dia, hal ini juga akan merugikan publik karena konsentrasi presiden yang semestinya bekerja untuk publik menjadi terpecah.
Sebelumnya, wacana pembentukan koalisi besar kembali mencuat ke publik saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah ketua umum partai di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4/2023). Dua koalisi yang menjajaki ini yaitu Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP, kemudian ditambah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yakni Gerindra dan PKB.
Kendati Demikian, Presiden Jokowi membantah terlibat dalam pembentukan koalisi-koalisi partai menghadapi pemilu 2024. Meskipun, secara tersirat ia juga tidak menolak pembentukan koalisi-koalisi tersebut.
“Bentuk koalisi KIB, dari presiden itu, siapa yang membentuk? Itu kan pertemuan Pak Airlangga (Golkar), Pak Zul (PAN), dan Pak Mardiono (PPP). Terbentuk lalu datang ke saya, Pak mohon restu, saya ditanya, ya saya restui,” ujar Jokowi di Kantor DPP PAN, di Jakarta, Minggu (2/4/2023). [voa]
Jurnalis: Sasmito Madrim
Jaringan: VOA
