Pengamat Minta Pemerintah Waspadai Inflasi Desember 2022
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira tidak sependapat dengan BPS yang menyebut inflasi Desember 2022 sebagai musiman. Ia beralasan besaran inflasi ini terbilang tinggi dibandingkan inflasi pada tahun sebelum pandemi yang berkisar 2-3 persen. Karena itu, ia meminta pemerintah mewaspadai inflasi Desember 2022 yang menembus 5,51 persen.
“Jadi fenomena ini sebenarnya tidak wajar. Makanya di banyak negara pasca-pandemi mengalami stagflasi, inflasi tinggi tapi kesempatan kerja rendah,” ujar Bhima, Senin (2/1/2023).
Bhima mengingatkan pemerintah agar berhati-hati supaya tidak terjebak stagflasi. Mengutip website Kemenkeu, stagflasi merupakan situasi ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan yang lambat dan tingkat pengangguran yang tinggi disertai dengan inflasi.
Menurutnya, masyarakat akan mengerem belanja yang bersifat sekunder dan mendahulukan kebutuhan pokok jika nantinya terjebak dalam stagflasi. Di sisi produsen, kenaikan bahan baku akan mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen dan akan memengaruhi konsumsi rumah tangga.
Karena itu, ia menyarankan pemerintah mengambil kebijakan yang tepat untuk mencegah Indonesia masuk dalam jebakan stagflasi. Salah satunya dengan menurunkan harga BBM subsidi yang menjadi sumber inflasi hingga akhir tahun 2022.
“Pemerintah seharusnya cepat menurunkan harga BBM subsidi pertalite dan solar. Karena dengan cara itu, pemerintah bisa membantu pemulihan daya beli.”
Sedangkan untuk sumber inflasi pangan, ia menyarankan pemerintah untuk memberikan subsidi pupuk dan bantuan pembiayaan bagi petani untuk memutus mata rantai inflasi. Tanpa kebijakan ini, petani akan terbebani suku bunga yang naik dan mengakibatkan harga pangan naik. [voa]
Jurnalis: Sasmito Madrim
Jaringan: VOA
