Pengamat: Pemerintah Perlu Tingkatkan Penerimaan Pajak
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira melihat pemerintah menahan belanja modal dan barang untuk menekan defisit APBN. Ia memprediksi kemungkinan penyerapan belanja negara hanya akan berkisar 83 persen hingga akhir tahun ini.
Sebab, penerimaan negara sudah mulai menunjukkan penurunan terutama dari pajak dan PNBP karena ancaman resesi global. Belum lagi, kata dia, sejumlah komoditas seperti tambang atau perkebunan kemungkinan akan mengalami koreksi tajam.
“Jadi kalau belanja pemerintah ditahan, terutama di level pusat dan daerah maka efeknya khawatirnya pada perlambatan pertumbuhn ekonomi di kuartal empat tahun ini,”jelas Bhima kepada VOA, Kamis (24/11/2022).
Bhima juga menyarankan pemerintah untuk mendorong belanja tranfer ke daerah. Sebab, menurutnya, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menggenjot belanja pemerintah agar pertumbuhan ekonomi terjaga.
Kata Bhima, upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah yaitu memaksimalkan pendapatan negara dari pajak. Semisal dengan menarik pajak royalti batu bara dan sawit yang lebih tinggi.
Selain itu, pemerintah dapat melakukan kerja sama antar negara untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Sebab, pengampunan pajak yang diberikan pemerintah pada 2016 dan 2022 kurang membuahkan hasil.
“Ini yang harus dikejar agar rasio pajak kita bisa naik, targetnya di atas 11 persen. Sekarang rasio pajak terus menurun,” tambah Bhima.
Bhima menyebut opsi lain yang dimiliki pemerintah saat defisit melebar yaitu utang. Meskipun, kata dia, opsi ini tidak mudah karena hampir 98 persen berbentuk Surat Berharga Negara yang bunganya mahal. Pada saat bersamaan, ada kecenderungan investor asing mulai mengurangi kepemilikan SBN.
Karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk menjaga defisit tidak melebar di atas tiga persen pada 2023 mendatang. Caranya yaitu dengan menjaga pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan belanja dan menunda mega proyek yang belum mendesak. [voaindonesia.com]
