Persoalan banjir kerap melanda sejumlah pemukiman dan ruas jalan di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun dan sekitarnya
Banjir akibat luapan air dari drainase rentan terjadi di musim hujan, terutama di kawasan dataran rendah.
Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karimun akan melakukan normalisasi saluran air di sejumlah titik di Kecamatan Karimun.
Normalisasi dilakukan menyusul kembali dilakukan terjadinya banjir pada akhir Juni 2022 lalu.
Saat itu, hujan intensitas tinggi mengguyur dengan cepat dan hanya dalam hitungan jam mengakibatkan sejumlah titik di Pulau Karimun Besar terendam banjir.
Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Kepala Dinas PUPR Karimun Cahyo Prayitno bahkan telah meninjau langsung lokasi saluran air yang bakal dinormalisasi pada 15 Juli 2022 kemarin.
Menurut Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Karimun Andykhatria, normalisasi dilakukan agar fungsi penyerapan air bisa lebih maksimal untuk mencegah banjir saat musim penghujan.
Adapun lokasi yang telah ditinjau adalah saluran air di RW 02 Sei Lakam Barat dan RW 03 Sungai Lakam Timur.
Dimana, pemukiman di kawasan yang kondisinya secara topografi cekung sehingga rawan banjir itu memiliki dimensi saluran air yang tergolong kecil.
“Atas kondisi itu, kami akan melebarkan lagi saluran air di dua lokasi tersebut agar aliran air semakin baik dan nantinya bisa mengurai atau mengurangi kemungkinan banjir disana,” kata Andykhatria.
Andykhatria menjelaskan bahwa daerah yang kondisinya secara topografi cekung memang tergolong rawan terjadi banjir.
Hal tersebut lantaran daerah tersebut selalu menerima kiriman air dari daerah lainnya yang berada diatas.
“Memang sesuai topografi daerah cekung jadi tempat penampungan air, suka tidak suka ditambah jika pemukiman warga disana tidak beraturan maka konsekuensinya rawan banjir karena ada kiriman air dari atas,” jelasnya.
Andykhatria menyebut saat ini Dinas PUPR Karimun terus melakukan peninjauan saluran air di titik-titik lainnya di Pulau Karimun Besar yang tergolong rawan banjir.
“Kami terus turun meninjau dimana saja lokasi rawan banjir yang harus dilebarkan saluran airnya atau persoalan lainnya, ini upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya banjir di Karimun,” ucapnya.
Ia menambahkan rencana normalisasi tersebut nantinya akan dianggarkan oleh Dinas PUPR Karimun paling cepat pada APBD-Perubahan tahun 2022.
“Pada APBD-Perubahan ini paling cepat kami anggarkan, semoga semuanya bisa terealisasi,” ucap Andykhatria. (Adv)
