Ditambahkannya, ketika Albanese masih menjadi pemimpin oposisi, Ketua Partai Buruh Australia itu pernah mengatakan jika terpilih sebagai perdana menteri, negara akan dia kunjungi pertama kali adalah Indonesia.
Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran Bandung, Teuku Rezasyah, menjelaskan Indonesia jangan sampai terjebak ke dalam isu yang dibuat pemerintah Australia terkait masalah keamanan.
Perwira AL Australia bersenjata menaiki kapal penangkap ikan ilegal di lepas pantai Australia. Kini Australia dan Indonesia siap melakukan patroli bersama untuk memberantas penangkapan ikan ilegal. (Foto: REUTERS/Australian Customs Service)
Dia menyarankan agar Presiden Jokowi memusatkan permbahasan mengenai isu dari Perjanjian Lombok, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer pada November 2006 di Kota Mataram.
Menurutnya ada delapan bidang yang menjadi pusat kerja sama Indonesia-Australia dalam Perjanjian Lombok, yakni pertahanan dan penegakan hukum, pemberantasan terorisme, intelijen, maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, tanggap darurat bencana alam, serta organisasi internasional yang terkait dengan masalah keamanan, pendalaman pengertian bersama antarmasyarakat.
“Jadi kita fokus saja apa yang sudah pernah kita tandatangani pada 2006. Jangan terjebak pada apa-apa yang orang katakan. Karena kalau berbicara soal kaukus, berbicara soal Rusia, berbicara soal Indo Pasifik, itu akan menjerat Indonesia,” ujar Rezasyah.
