Karimun, JurnalTerkini.id – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau (Kepri) Akhmad Rofiq yang baru dilantik Menteri Keuangan pada 2 Agustus 2021 menggelar serangkaian kunjungan ke sejumlah pejabat di Provinsi Kepri.
Pertemuan diadakan di Batam dan Tanjungpinang, di antara yang menjadi tujuan adalah Gubernur Ansar Ahmad, Kapolda Aris Budiman, Kajati Hari Setiyono, dan Danlantamal IV/Tanjungpinang Indarto Budiarto.
Kondisi pandemi dan kesibukan masing-masing pejabat, membuat pertemuan-perteman tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam waktu bersamaan.
Selain untuk memperkenalkan diri, tujuan diadakannya rangkaian pertemuan tersebut adalah untuk membahas sinergi dengan instansi penegak hukum seperti Polda Kepri, Kejaksaan Tinggi Kepri, dan Lantamal IV Tanjungpinang.
Hal itu tidak terelakkan, mengingat kompleksitas masalah yang ada, ditambah kerawanan, serta resiko yang dihadapi petugas di lapangan.
“Dengan kondisi semacam itu, disadari bahwa Bea Cukai tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan dan bantuan aparat penegak hukum lain mutlak diperlukan. Hal itu untuk menunjang kinerja petugas bea Cukai sebagai unit patroli yang tidak saja bertugas untuk mencegah barang-barang terlarang dan ilegal untuk masuk ke wilayah RI, tapi juga yang tidak kalah pentingnya bertugas untuk mengamankan penerimaan negara,” ujar Akhmad Rofiq, ketika dimintai komentar tentang rangkaian pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan dengan Gubernur Ansar Ahmad pada 31 Agustus 2021, Kakanwil kembali menegaskan komitmen BC Kepri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kepri, melalui pemberian fasilitas kepabeanan. Kemudian dipaparkan sejumlah progres dan realisasi dari fasilitas yang sudah diberikan seperti ekspor perdana PT Bintan Alumina Indonesia.
Selain itu, dibahas pula kerjasama dalam penanganan Covid-19, serta pengamanan jalur laut di Kepri.
Pengamanan jalur laut dirasa mutlak, karena Pemprov Kepri telah mencanangkan pemanfaatan jalur laut di wilayahnya sebagai kawasan labuh jangkar, yang akan menjadi salah satu andalan penerimaan daerah.
