Lingga Gesa Pembahasan KUA-PPAS 2017

“TAPD harus lebih ekstra bekerja menyusun anggaran, karena acuannya harus berdasarkan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang baru, dan Perda Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang juga baru”

Lingga (Jurnal) – Pemerintah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau menggesa pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi pijakan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingga Muhammad Ishak dalam rilis sebagaimana dikutip dari antarakepri.com menjelaskan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bekerja ekstra hingga lembur sampai malam untuk menyusun KUA-PPAS 2017.

Muhammad Ishak mengatakan, kerja lembur TAPD dilakukan mengingat saat ini sudah memasuki November, sehingga waktu pembahasan hingga pengesahan APBD 2017 sangat singkat, setidaknya perlu beberapa kali rapat paripurna di DPRD Lingga, pertama rapat paripurna untuk pengesahan KUA-PPAS, dan kedua pengesahan Rancangan APBD 2017.

“TAPD harus lebih ekstra bekerja menyusun anggaran, karena acuannya harus berdasarkan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang baru, dan Perda Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang juga baru,” katanya.

Dengan demikian, TAPD memang dalam masa transisi karena penyusunan anggaran tahun lalu mengacu pada RPJMD kepala daerah periode lama, sedangkan saat ini mengacu pada RPJMD dan visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih dalam Pilkada 2015, Alias Wello-Muhammad Nizar.

“Jadi, acuannya baru. Dapat kami katakan ini bukan hal yang mudah dan cepat bagi TAPD dalam menyusun plafon anggaran, dengan acuan visi dan misi kepala daerah,” tuturnya.

Pembahasan KUA-PPAS, menurut dia, juga bisa mengalami perubahan jika terjadi perubahan jumlah dana transfer dari pusat, baik dana bagi hasil migas, dana alokasi khusus dan lainnya.

Dia mengatakan, pemerintah pusat telah menginformasikan soal angka dana transfer, dan dia berharap angka tersebut tidak mengalami perubahan, sehingga tidak perlu lagi mengubah atau melakukan pembahasan ulang.

Dijelaskannya skema penyusunan anggaran 2017, mengacu pada pola anggaran mengikuti program, tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan pada anggaran mengikuti fungsi di setiap SKPD.

Dia mengharapkan anggaran 2017 sesuai dengan visi mis kepala daerah yang disinergikan dengan tingkat provinsi dan pusat.

Kabupaten Lingga merupakan satu tujuh kabupaten/kota di Provins Kepulauan Riau, Lingga merupakan satu kabupaten termuda yang dimekarkan dari Kabupaten Natuna. (rdi/jurnal)

 

Simak juga:

DPRD Karimun Bahas Tupoksi TP4D

DPRD Karimun Sahkan LPP APBD 2015

DPRD Karimun Setujui APBD Perubahan 2016

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *